Denpasar – Harga properti residensial di pasar primer Provinsi Bali mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,78 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan III 2026.
Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, laju kenaikan ini tercatat melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang berada di level 1,02 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyampaikan perlambatan laju pertumbuhan harga tersebut mencerminkan kondisi pasar properti yang mulai memasuki fase normalisasi. Permintaan masyarakat terhadap hunian di Pulau Dewata dinilai masih cukup terjaga, terutama pada segmen rumah berukuran kecil.
“Kenaikan harga pada Triwulan III 2026 terutama didorong oleh rumah tipe kecil dengan luas bangunan di bawah 36 meter persegi yang tumbuh sebesar 0,98 persen (yoy). Sementara itu, harga rumah tipe menengah dan tipe besar tumbuh lebih moderat, masing-masing sebesar 0,70 persen dan 0,73 persen secara tahunan,” ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali dalam keterangan resminya di Denpasar, Selasa (17/11/2026).
Dari sisi penawaran, kenaikan harga jual properti residensial dipicu oleh membengkaknya ongkos konstruksi. Hasil survei mencatat sebanyak 81,3 persen responden pengembang menyebut kenaikan harga bahan bangunan sebagai faktor pemicu utama, disusul peningkatan upah tenaga kerja sebesar 46,9 persen.
Tekanan biaya juga datang dari kenaikan ongkos perizinan, tarif energi dan transportasi, serta penambahan fasilitas pendukung kawasan perumahan.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali menambahkan, di tengah moderasi kenaikan harga properti tersebut, fundamental perekonomian Bali sebenarnya masih sangat kokoh.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Bali pada Triwulan III 2026 mampu tumbuh impresif sebesar 5,85 persen (yoy) yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, serta geliat sektor pariwisata dan konstruksi.
“Kinerja ekonomi yang solid ini menjadi penopang utama permintaan hunian dan menjaga prospek pasar tetap positif. Namun di lapangan, para pengembang masih menghadapi sejumlah hambatan yang menahan laju penjualan,” ungkap Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali.
Sejumlah kendala yang banyak dikeluhkan pelaku usaha properti meliputi keterbatasan ketersediaan lahan, tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), beban perpajakan, lonjakan harga material, hingga proses perizinan dan birokrasi.
Menghadapi situasi tersebut, pengembang cenderung bersikap lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan ekspansi proyek maupun penyesuaian harga jual agar tetap selaras dengan daya serap pasar.
Dari aspek pembiayaan proyek, pembangunan perumahan di Bali masih didominasi oleh dana internal pengembang dengan pangsa mencapai 56,3 persen. Posisi berikutnya diisi oleh pinjaman perbankan sebesar 37,8 persen, dana konsumen 3,8 persen, serta pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank sebesar 2,2 persen.
Sementara dari sisi konsumen, fasilitas KPR masih menjadi instrumen utama masyarakat dalam membeli rumah dengan porsi mencapai 79,3 persen dari total transaksi. Besarnya ketergantungan pada skema KPR ini menegaskan pergerakan suku bunga dan kemudahan akses pembiayaan perbankan memegang peranan vital dalam menggerakkan pasar properti di Bali.
Memasuki Triwulan IV 2026, responden survei memproyeksikan harga tanah maupun harga rumah di Bali masih akan melanjutkan tren kenaikan, namun tetap berada dalam koridor yang terkendali.
Pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat serta meningkatnya aktivitas investasi diyakini akan terus menjaga kinerja pasar properti residensial secara berkelanjutan dengan tetap menyeimbangkan aspek biaya produksi dan daya beli masyarakat.***

