Yogyakarta -Dinamika politik nasional kembali mencuri perhatian publik menyusul berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Peristiwa krusial ini memicu berbagai tanggapan dari para pemangku kepentingan di daerah, salah satunya datang dari Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Suwanto.
Dalam keterangannya di Yogyakarta, Eko memberikan apresiasi terhadap langkah konstitusional rekan-rekan di DPRD DIY yang sebelumnya telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada 11 November 2026 lalu.
Menurutnya, proses politik yang bergulir saat ini telah didasari oleh bukti-bukti administratif dan hukum yang sangat kuat dan sah secara yuridis.
Eko merinci sejumlah landasan hukum utama yang mengiringi dinamika tersebut, mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PHPBU-Pres/2026, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742K/TUN/2026, hingga kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mencabut surat keterangan penyetaraan setingkat SLTA atas nama Gibran.
“Maka, kini sudah menjadi bukti yang cukup untuk kemudian mendasari satu langkah politik yang kemarin kita berikan apresiasi tentang hak menyatakan pendapat yang sebelumnya sudah pernah kita sampaikan,” ujar Eko kepada awak media, Jumat (13/11/2026).
Lebih lanjut, Eko juga mengenang kembali rangkaian peristiwa politik sejak Putusan MK Nomor 90 yang sempat dinilainya mencederai konstitusi.
Ia memandang perkembangan situasi yang terjadi dalam kurun waktu 40 hari terakhir sebagai manifestasi bekerjanya hukum alam atau ngunduh wohing pakarti.
“Hari ini alam semesta menunjukkan kepada kita, siapa sing salah bakalan seleh. MK dalam putusan yang terakhir menyebutkan tidak menemukan ijazah Saudara Gibran, kemudian MA juga menyatakan suketnya tidak sah, ya. Kemudian yang terakhir Kemendikbudristek mencabut suket itu sendiri. Jadi dari sisi yuridis sudah sangat bengkak,” ungkapnya.
Peristiwa ini, lanjut Eko, memberikan pelajaran berharga mengenai esensi kepemimpinan di Indonesia.
Ia menggunakan filosofi Jawa kesusu selak ngopo, sesuk-sesuk ngenteni opo untuk menggambarkan pentingnya kebijaksanaan dalam membaca waktu yang tepat serta keteguhan dalam memegang etika berbangsa.
Menanggapi dinamika politik nasional ini, pengamat politik dan hukum tata negara menilai bahwa peristiwa berhentinya seorang wakil presiden harus menjadi momentum evaluasi total terhadap sistem rekrutmen politik dan penegakan hukum di Indonesia.
Pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. M. Irfan Nur P., berpendapat persoalan legitimasi administratif tidak boleh dianggap remeh dalam jabatan publik tertinggi.
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi dan etika konstitusional adalah fondasi utama agar stabilitas negara tetap terjaga.
Apa yang terjadi di tingkat nasional ini menunjukkan bahwa integritas administratif dan moral penyelenggara negara diawasi secara ketat, baik oleh lembaga peradilan maupun oleh masyarakat dan legislatif di daerah.
“Ini adalah peringatan keras bahwa hukum tidak boleh ditawar-tafsirkan demi syahwat kekuasaan sesaat,” ujar Irfan saat dihubungi secara terpisah.
Kendati situasi politik nasional sedang berdinamika, Eko Suwanto menegaskan ada tiga poin penting yang harus menjadi pegangan bersama seluruh elemen bangsa ke depan.
Pertama, konstitusi tidak boleh disiasati atau diakali demi kepentingan kelompok maupun keluarga.
Kedua, setiap pemimpin wajib mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ketiga, ia mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kejernihan berpikir dan merawat persatuan nasional.
“Apa yang terpotret hari ini sejatinya kita sedang melihat bagaimana alam semesta ini tidak bisa diatur, hukum Tuhan juga tidak bisa diatur. Maka kepada siapapun yang ke depan mendapatkan kepercayaan, harus senantiasa hidup dalam satu tarikan napas dengan amanat penderitaan rakyat,” tutup Eko. ***

