Gerindra Jembrana Bantah Berkoalisi dengan PDIP di Pilkada

3 Mei 2015, 00:00 WIB

Kabarnusa.com – Dengan diterimanya formulir pendaftaran bakal calon Bupati/Wakil Bupati Jembrana oleh Partai Gerindra secara otomatis partai Gerindra Jembrana bergabung dengan KMP yang dibentuk di tingkat provinsi.

dan segera akan menyerahkannya ke koalisi KMP provinsi Bali, secara otomatis partai Gerindra Jembrana bergabung dengan KMP yang dibentuk di tingkat provinsi.

Kenyataan ini sekaligus menepis pernyataan Ketua Fraksi Gerindra Ketut Sadwi Darmawan beberapa waktu lalu di sejumlah media.

Sebelumnya, Sadwi Darmawan mengatakan ada kemungkinan Gerindra Jembrana berkoalisi dengan PDIP dalam Pilkada 9 Desember 2015 mendatang.

Wakil Ketua bidang OKK DPC Gerindra Jembrana I Gede Puriawan mengatakan, apa yang disampaikan Sadwi Darmawan merupakan pendapat pribadi, bukan pendapat partai.

Selain pendapat itu tanpa didahului rapat partai, juga karena yang bersangkutan merupakan Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Jembrana yang tidak memiliki kewenangan menentukan arah koalisi partai.

“Pernyataan Sadwi Darmawan itu pendapat pribadi, karena kebijakan partai sudah jelas bergabung dengan koalisi yang dibentuk provinsi, yakni KMP,” tegas Puriawan Sabtu 2 Mei 2015.

Meski demikian, Gerindra Jembrana tetap akan menjalin komonikasi dengan partai lain, termasuk dengan Forkap Jembrana.

Sampai saat ini, pihkanya belum pernah menyatakan bergabung dengan Forkap karena memang belum pernah bertemu secara resmi.

“Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan menjalin komonikasi jika Forkap mau bergabung dengan kami,” ujar Puriawan.

Hal Senada juga disampaikan oleh Ketua PAC Gerindra Mendoyo Dewa Gde Dharmika Wibawa.

Menurutnya, pendapat Sadwi Darmawan di sejumlah media merupakan pendapat pribadinya karena tanpa didahului rapat pengurus.

Pernyataan itu dianggap sah jika pernyataan itu merupakan hasil rapat pengurus partai.

Dirinya selaku Ketua PAC Mendoyo merasa heran dan kaget dengan pernyataan itu.

“Apa dasarnya dia menyatakan arah koalisi partai karena belum ada rapat partai.

Bukan kewenangannya untuk mengeluarkan kebijakan arah koalisi karena dia itu petugas partai,” tepis Dharmika Wibawa. (dar)

Berita Lainnya

Terkini