Kritik Rektor UMY: Otonomi PTN-BH Dinilai Melemahkan Perguruan Tinggi Swasta

Yogyakarta – Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., menyampaikan kritik terhadap kebijakan penambahan kuota penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan persaingan tidak adil dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan berpotensi melemahkan keberlangsungan kampus swasta.

Nurmandi menilai lonjakan kuota mahasiswa PTN yang mencapai 1,4 juta dalam empat tahun terakhir lebih banyak diarahkan pada program strata satu (S1) melalui jalur mandiri.

Pihaknya menyoroti penambahan rombongan belajar di program studi favorit seperti manajemen, komunikasi, dan hubungan internasional, yang berdampak langsung pada penurunan jumlah mahasiswa di PTS.

“UMY saja yang infrastrukturnya siap tetap terdampak. Apalagi kampus yang tidak sekuat kami,” ujarnya dalam keterangan di Kampus UMY, Bantul, Rabu (22/4/2026).

Ia mengusulkan agar pemerintah merevisi kebijakan otonomi PTN-BH dengan mendorong fokus pada pendidikan pascasarjana (S2 dan S3) guna memperkuat riset dan daya saing global.

Nurmandi membandingkan sistem di Korea Selatan dan Taiwan, di mana subsidi diberikan berdasarkan jumlah mahasiswa baik di PTN maupun PTS, sehingga kompetisi lebih adil.

Pemerintah disebut berencana membatasi kuota S1 di PTN mulai 2026, namun Nurmandi meragukan implementasinya karena adanya tekanan dari berbagai pihak.

Ia juga menyoroti dampak pergeseran jadwal penerimaan mahasiswa PTN yang membuat kalender akademik PTS mundur hingga akhir September atau awal Oktober.

“Harusnya Agustus sudah kuliah, tapi karena perekrutan mundur, PTS hanya punya waktu efektif sekitar satu bulan,” pungkasnya.***