Operasi Lilin Agung 2025, Basarnas Terjunkan 3977 Personel dengan 60 Orang Berkemampuan Trimedia
20 Desember 2024,
23:02
WIB
Denpasar – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menegaskan meskipun terjadi inflasi 0,5 persen pada bulan November 2024 secara month-to-month (mtm) namun dipastikan stok atau ketersediaan pangan tetap memadai.
Untuk itu, dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Dewa Indra mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi yang berpotensi meningkat selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Ajakan disampaikan dalam High-Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjelang Nataru, yang dirangkai dengan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Ruang Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Jumat 20 Desember 2024.
Sekda Dewa Indra memaparkan angka inflasi Bali pada November 2024, yaitu 0,50% secara month-to-month (mtm) dan 2,50% secara year-on-year (yoy).
Komoditas penyumbang inflasi meliputi bawang merah, tomat, dan cabai. Namun, ia memastikan stok beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pangan lainnya mencukupi.
Pihaknya menjamin ketersediaan pangan memadai. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk membeli secukupnya saja.
“Distribusi juga dipastikan lancar melalui dukungan lintas sektor, termasuk Dinas Perhubungan,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Dewa Indra memaparkan tiga faktor utama penyumbang inflasi yang perlu diantisipasi oleh jajaran TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pertama, momentum Nataru yang meningkatkan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan strategis, baik dari penduduk lokal maupun wisatawan.
Pada akhir tahun, permintaan kebutuhan pokok strategis meningkat. Hal ini tak hanya untuk masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan yang berkunjung ke Bali.
“Berdasarkan data PHRI, tingkat hunian hotel diprediksi mencapai minimal 80 persen,” jelasnya.
Kedua, ia menyoroti cuaca ekstrem yang melanda Bali. Informasi dari BMKG menyebutkan cuaca ekstrem ini berpotensi mengganggu pasokan kebutuhan pokok strategis.
“Jika tidak ditangani, gangguan pasokan ini dapat mempengaruhi angka inflasi,” ungkapnya.
Ketiga, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025 juga menjadi perhatian.
Untuk itu, Sekda Dewa Indra berharap kebijakan ini tidak memicu pembelian berlebihan oleh masyarakat sebelum penerapannya.
“Kita harus waspada agar efek psikologis akibat kebijakan ini tidak berdampak pada kenaikan harga,” katanya mengingatkan.
TPID di tingkat kabupaten/kota diminta merapatkan barisan dan merancang program pengendalian inflasi.
“Perhatikan komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi. Pastikan kebutuhan masyarakat pada Nataru terpenuhi,” tegasnya. Selain itu, ia mendorong kolaborasi antara perumda lintas kabupaten/kota untuk menjaga ketersediaan dan keamanan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Pada kesempatan sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menyatakan dukungannya terhadap langkah pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota.
Ia optimistis inflasi Bali dapat dikendalikan sesuai koridor nasional, yaitu 2,5 persen plus minus satu.
Selain rapat koordinasi, kegiatan high-level meeting TPID dan TP2DD juga diisi dengan penyerahan bantuan kepada kelompok tani serta penyerahan komitmen digitalisasi kepada bupati dan wali kota se-Bali.
