KSP : Penempatan Pekerja Ke Luar Negeri, Cara Tampung Angkatan Kerja Setiap Tahun

Sidoarjo – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko memastikan bisa segera mencarikan solusi terkait persoalan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Sebab, keberangkatan CPMI ke sejumlah negara usai pandemi COVID-19 melandai masih belum maksimal karena beberapa kendala.

“Persoalan keberangkatan calon pekerja migran ini harus segera dicarikan solusinya. Karena penempatan pekerja ke luar negeri adalah salah satu cara menampung angkatan kerja baru setiap tahunnya,” ujar Moeldoko, saat melaksanakan verifikasi lapangan di PT Perwita Nusaraya, salah satu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (17/72022). 

Moeldoko mengatakan, satu dari sekian masalah yang dihadapi oleh perusahaan jasa tenaga kerja indonesia adalah soal belum optimalnya aturan pembebanan biaya dan belum terbitnya aturan komponen biaya per negara oleh lembaga terkait.

Partai NasDem Tempati Gedung Parpol Termegah di Bali

Komponen biaya itu, meliputi biaya persyaratan menjadi CPMI, seperti surat keterangan sehat, sertifikat bukti kompetensi dan kepersertaan BPJS kesehatan, kemudian biaya proses, yakni pelatihan kerja, transportasi dan akomodasi menuju tempat seleksi, serta biaya penempatan yang mencakup pembuatan paspor, medical check up, psikotes, tiket, dan visa. 

“Pada negara tertentu seperti Malaysia, komponen biaya ditanggung oleh pemberi kerja. Namun pada negara lain seperti Taiwan, Hongkong, dan Korea, tidak semua komponen biaya itu ditanggung pemberi kerja atau pemerintah. Perlu ada kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima tenaga kerja dalam koridor UU yang berlaku di Indonesia,” jelas Moeldoko. 

Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan, pemerintah sebenarnya sudah memberikan solusi untuk pembiayaan penempatan pekerja migran dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan. Hal itu, diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian No 1/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. 

Wagub Cok Ace Harapkan IPHI Dukung Arah Kebijakan dan Pembangunan Bali

“Dari hasil verlap tadi, calon pekerja migran mengaku kesulitan mengajukan KUR karena belum ada aturan tentang komponen biaya penempatan yang menjadi salah satu persyaratan untuk perbankan dalam menyalurkan KUR. Selain itu persyaratan tambahan bank penyalur KUR dirasa memberatkan karena harus ada jaminan cash deposit seratus persen,” sambungnya. 

Namun, ungkap Moeldoko, berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 15 Juli 2022, dari alokasi anggaran sebesar Rp 390 miliar pada 2022, KUR yang terserap untuk CPMI baru 5 persennya atau Rp 17,6 miliar. 

“KSP akan segera mencarikan solusinya bersama Kemnaker, BP2MI dan Kemenlu terkait persoalan komponen biaya, dan masalah lain yang dialami pekerja migran. Pemerintah melalui KSP sangat peduli pada perlindungan PMI,” tuturnya.

KSP Dorong Gas JTB Mulai Onstream Agustus Mendatang

Dalam verifikasi lapangan, Moeldoko yang didampingi Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Aji Erlangga Martawireja, juga melihat langsung sarana prasarana dan proses pelatihan kerja yang diikuti ratusan CPMI. Pada kesempatan itu, Ia pun menyampaikan beberapa pesan kepada CPMI.

“Kalian harus belajar sungguh-sungguh di sini. Baik bahasa, skill, atau budaya kerja negara tujuan. Kerja yang baik, perilakunya dijaga, dan buat majikan senang. Yang paling penting atur keuangan agar hidup kalian berubah,” tutupnya. ***