 |
| Koster tetap mengingatkan agar jajarannya jangan sampai menempuh cara-cara yang melanggar aturan seperti terlibat dalam grativitasi/ist |
Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan para pejabat dan
jajarannya lainya yang dilantik agar jangan sampai menempuh cara-cara yang
melanggar aturan seperti menerima gratifikasi.
Kata Koster, birokrasi Pemprov Bali agar tidak bekerja normatif atau
biasa-biasa saja.
Untuk mengakselerasi program prioritas sebagai penjabaran dari Visi Nangun Sat
Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru,
Gubernur mendorong jajaran birokrasi bekerja luar biasa.
Penekanan itu disampaikan Gubernur Koster pada pelantikan dan pengambilan
sumpah/janji pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat
pengawas di lingkungan Pemprov Bali di Denpasar, Selasa (29/12/2020).
Menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, acara pelantikan
dilaksanakan secara hybrid, kombinasi offline dan online. Acara online digelar
di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur yang dihadiri oleh perwakilan
pejabat yang dilantik.
Sebagian lagi mengikuti secara online melalui aplikasi zoom dari kantor
masing-masing.
Acara offline di WSU Kantor Gubernur juga dihadiri Wakil Gubernur Bali
Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (CokAce), Sekda Provinsi Bali Dewa Made
Indra dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Bali.
Dalam pengisian jabatan setingkat eselon 2, 3 dan 4 kali ini, Koster
semaksimal mungkin telah mengupayakan penempatan yang mendekati apa yang
menjadi keinginan bersama.
“Jadi, penempatan pejabat ini bukan berdasarkan keinginan saya atau yang
lain-lain. Semua didasari atas kebutuhan untuk menjalankan roda pembagunan,”
ujarnya.
Disebutkan, lima program prioritas yang harus menjadi perhatian jajaran
birokrasi yakni bidang 1 (Pangan,Sandang dan Papan), bidang 2 (Kesehatan dan
Pendidikan), bidang 3 (Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan), bidang 4
(Adat,Agama,Tradisi,Seni dan Budaya), bidang 5 (Pariwisata).
Kelima program prioritas itu didukung oleh upaya penguatan infrastruktur
darat, laut dan udara. Upaya mengakselerasi lima program prioritas itu
membutuhkan dukungan SDM yang secara utuh memahami Visi Nangun Sat Kerthi
Nangun Bali.
“Bukan hanya sekedar paham, tapi mendalami, menghayati, bisa melaksanakan,
mengakselerasi, inovatif dan kreatif,” tandasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ideal, selaku gubernur ia berupaya
memanfaatkan sumber daya yang ada. Kendatipun, menurut penilaiannya, masih ada
pejabat yang menunjukkan kinerja mengecewakan.
“Yang kinerjanya baik ada, yang sedang-sedang saja juga ada. Saya manfaatkan
resource yang ada saja. Orang-orang yang dipilih menduduki jabatan tertentu
adalah mereka yang punya kemampuan mendekati tupoksi, punya integritas dan
track record yang bagus,” kata alumnus ITB ini.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, ia berpesan agar mereka bekerja dengan
baik, mampu mengukir prestasi yang bagus, bisa bekerjasama dan membangun
sinergi. Lebih dari itu, mereka juga diingatkan agar tidak pasif dan mampu
mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan.
“Ketika tidak mengerti, jangan diam. Tapi harus proaktif,” pesannya.
Khusus untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2), pria kelahiran Desa
Sembiran ini mengingatkan agar mereka mampu memahami secara komprehensif,
mendalam dan detail bidang tugas masing-masing, mulai dari perencanaan hingga
pelaksanaan.
Selain cakap di bidangnya, ia ingin para pimpinan OPD memiliki akses ke pusat.
Seorang pejabat eselon 2 (setingkat kadis dan kepala badan) dituntut punya
pergaulan luas di kementerian.
Ia berpendapat, akses ke pusat itu bisa dimanfaatkan untuk memperoleh anggaran
untuk mengakselerasi program pembangunan di daerah.
“Akses ke pusat inilah yang saya manfaatkan. Karena jika hanya mengandalkan
APBD, itu sangat kecil. Cari sumber pendanaan APBN sebanyak-banyaknya. Kalau
akses saya ke menteri, kepala OPD bisa membuka akses ke jajaran dirjen. Itu
akan saling melengkapi,” terangnya.
Sejatinya, imbuh Gubernur, bukan hanya dukungan pendanaan yang bisa diperoleh
dari pusat. Tiap OPD bisa melakukan pendekatan untuk mengkolaborasikan program
daerah dengan kementerian.
“Di sini dituntut kreativitas dan inovasi. Harus lebih banyak gaul dengan
kementerian, kalau mengandalkan itu-itu saja, tak akan pernah ada lompatan. Di
era saya, saya tak mau begitu, mesti ada terobosan,” tambahnya sembari
mengajak para pimpinan OPD untuk tancap gas di tahun 202
Koster tetap mengingatkan agar jajarannya jangan sampai menempuh cara-cara
yang melanggar aturan seperti terlibat dalam grativitasi.
Masih dalam arahannya, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali
ini secara khusus menyinggung tentang pelantikan Nusakti Yasa Weda sebagai
Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bali.
Gubernur menjelaskan, Nusakti yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai
Jalan Nasional Wilayah NTB Kementerian PUPR dipilih melalui seleksi terbuka.
Dengan nilai akumulatif 80,27, Nusakti mengungguli dua kandidat lainnya yaitu
Dewa Ayu Puspa Dewi dan I Gede Cipta Sudewa Atmaja. Sesuai komitmennya,
Gubernur Koster memilih ia yang menempati peringkat satu dalam seleksi.
“Sebagai orang yang pernah berkecimpung dalam dunia pendidikan, saya memilih
yang memperoleh skor tertinggi. Kalau saya sampai memilih secara subjektif,
apa gunanya ada pansel,” ucapnya.
Ia menaruh harapan yang besar terhadap pelantikan Kadis PUPR yang baru karena
membutuhkan orang kuat untuk menggejot infrastruktur yang dinilai sudah
tertinggal selama 10 tahun.
Berbekal latar belakang yang dimiliki di Kementerian PUPR, Gubernur Koster
berharap Nusakti dapat merampungkan sejumlah pekerjaan besar yaitu penataan
Kawasan Besakih, Gunaksa, proyek normalisasi bendungan dan short cut.
Kepala BKD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana menerangkan, pelantikan pejabat
dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatnya memasuki masa
pensiun, beralih ke fungsional dan meninggal.
Mereka yang dilantik diantaranya 1 orang Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon 2 yaitu Kadis PUPR Nusakti Yasa Weda, 68 Pejabat
Administrator/Eselon 3 (Kepala Bidang/Kepala Bagian) dan 240 Pejabat
Pengawas/Eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian). (rhm)
