DPRD DIY Soroti Tantangan Makro Ekonomi di HUT ke-270 Kota Yogyakarta, Dorong Penganggaran Pro-Rakyat

Eko mendorong alokasi anggaran daerah dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Yogyakarta Tahun 2027 agar difokuskan pada lima prioritas utama.

9 Oktober 2026, 10:05 WIB

Yogyakarta – Memasuki momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-270 Kota Yogyakarta, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengingatkan pentingnya fokus pemerintah kota terhadap peningkatan kesejahteraan warga secara merata dan berkeadilan.

“Selamat HUT ke-270 untuk Kota Yogyakarta. Momen istimewa ini harus menjadi pijakan bersama untuk terus mengobarkan semangat kerja keras demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga kota, Yogyakarta,” ujar Eko dalam keterangannya, Selasa, 7 Oktober 2026.

Di balik perayaan tersebut, Eko turut mengapresiasi adanya perbaikan positif pada beberapa indikator kualitas hidup warga.

Berdasarkan data evaluasi, Indeks Gini yang mengukur tingkat ketimpangan mengalami perbaikan dengan penurunan 0,014, yakni dari 0,449 pada 2024 menjadi 0,435 di 2025.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat naik 0,43 poin dari 89,10 menjadi 89,53 pada periode yang sama. Tingkat pengangguran terbuka juga berhasil ditekan dari 5,8 persen (12.551 orang) pada 2024 menjadi 5,72 persen (12.473 orang) pada 2025, sementara angka kemiskinan menyusut dari 6,26 persen menjadi 6,14 persen atau menyisakan sekitar 28,58 ribu jiwa.

Kendati demikian, ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah (PR) besar yang perlu segera diselesaikan di sektor makro ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi Kota Jogja tercatat mengalami sedikit penurunan dari 5,05 persen pada 2024 menjadi 4,95 persen pada 2025, yang masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan DIY sebesar 5,49 persen maupun nasional sebesar 5,11 persen.

Di sisi lain, laju inflasi daerah meningkat dari 1,73 persen pada 2024 menjadi 3,33 persen pada 2025, yang menuntut langkah taktis untuk menjaga daya beli masyarakat,” ungkap Eko.

Untuk mengakselerasi penanganan kemiskinan dan berbagai tantangan ekonomi tersebut, Eko mendorong alokasi anggaran daerah dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Yogyakarta Tahun 2027 agar difokuskan pada lima prioritas utama.

Kelima prioritas itu meliputi perlindungan sosial, peningkatan akses pendidikan, jaminan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur permukiman di kawasan kumuh atau sentra kemiskinan, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

“Idenya sudah bagus. Tinggal memastikan komitmen Pemkot dari sisi anggarannya. Di catatan saya di KUA PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2027, dari rencana Belanja Daerah Rp1.973.860.558.964, porsi tertingginya pada Belanja Barang dan Jasa Rp939.787.722.237 dan Belanja Pegawai Rp749.878.666.684,” jelasnya.

Eko merinci, angka tersebut jauh berada di atas alokasi Belanja Modal yang sebesar Rp153.094.812.816 serta Belanja Bantuan Sosial yang hanya mencapai Rp17.464.150.000.

“Kita dukung Pemkot rumuskan kembali model penganggaran yang pro rakyat sesuai lima prioritas yang dicanangkan Pemkot Yogyakarta,” tegas Alumni Magister Ekonomi Pembangunan UGM tersebut.

Selain alokasi anggaran, Eko juga menekankan pentingnya terobosan dalam membiayai pembangunan tanpa membebani masyarakat, seperti kebijakan untuk tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pihaknya meminta Pemkot Yogyakarta lebih aktif menggali potensi pendanaan alternatif melalui APBN, APBD DIY, dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga optimalisasi aset daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Eko turut menyoroti pentingnya penegakan ketertiban umum di wilayah perkotaan, khususnya maraknya praktik parkir liar dan pungutan liar yang dinilai merugikan masyarakat luas.

“Harapan kita se-DIY ada komitmen bersama untuk memastikan tidak ada pungutan liar, tidak ada parkir liar yang merugikan masyarakat. Prinsip utamanya adalah pemerintah daerah harus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Itu yang utama,” tegas Eko.

Eko berpesan agar seluruh jajaran Pemkot Yogyakarta menjalankan roda pembangunan ke depan dengan mengedepankan semangat gotong royong dan sinergi bersama warga.

“Dengan kerja keras bersama dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, kita optimis Kota Yogyakarta semakin maju, sejahtera, dan membawa keberkahan nyata bagi seluruh warganya,” pungkasnya.**^

Berita Lainnya

Terkini