Kabarnusa.com –Pemerintah mendorong pemerintahan provinsi kabupaten dan kota untuk
terus memperbanyak ruang terbuka atau areal publik sebagai upaya penyiapan kualitas sumber daya manusia terutama masyarakat perkotaan.
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
Andreas Suhono menyatakan, perkembangan perkotaan yang demikian pesat, perlu
diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan problem bagi lingkungan dan
manusia.
Karenanya, perlu upaya untuk mengendalikan mesin
penggerak ekonomi atau engine of growth itu, dengan kebijakan dan regulasi penataan kota yang
tepat pula.
Tingginya pertumbuhan penduduk, utamamya di
perkotaan memuculkan persoalan pemukiman dan lainnya.
“Makanya, ruang-ruang publik itu sangat
penting dalam mengurai masalah kita di perkotaan,” tandasnya di sela aksi
bersih-bersih dalam rangka Hari Habitat se-dunia di Pantai Karang di Sanur,
Denpasar, Jumat (9/10/2015).
Indonesia sebagai negara yang tengah tumbuh yang
ditopang kelas menengah perkotaan akan menghadapi problem perkotaan yang
tidak ringan.
Untuk itu, Indonesia bisa belajar dari negara
lain yang berhasil keluar dari jebakan ‘middle income trap, seperti Korea.
Apalagi, saat ini, tidak bisa lagi mengandalkan
sumber daya alam, karena harganya terus jatuh, sehingga harus memasuki fase
ekonomi selanjutnya.
Kata Andreas, mau tidak mau. Indonesia ke
depan bertumpu pada sektor manufactur
yang tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang unggul pula.
Di pihak lain, dengan pertumbuhan penduduk yang
cukup tinggi, setidaknya perlu penyiapan 20 juta hutan atau seluas
Malaysia. Maka, jika kondisi itu
dibiarkan lambat laun akan habis hutan di Indonesia.
Harus segera ada upaya terus menerus yang
dilakukan untuk distribusi penduduk jangan hanya terkonsentarsi di Pulau Jawa
atau Bali
Pasalnya, ruang itu masih terbuka lebar di luar
Pulau Jawa seperti Kalimantan. Mengingat penduduk di Jawa mencapai 60 persen
merupakan penduduk di Indonesia.
Dalam kaitan penataan kawasan itu pula,
pemerintah mendorong provinsi, kabupaten dan kota memperbanyak ruang terbuka
untuk publik.
“Ruang publik harus dibangun
sebanyak-banaknya supaya masyarakat tercerahkan dengan adanya ruang publik
sebab, masyarakat bisa semangat hidup kembali,” imbuhnya
Kualitas hidup masyarakat perkotaan harus
ditingkatkan dan dimulai dengan penataan pemukiman mereka. Demikian juga,
kebijakan perlu diambil mengantisipasi kekroditan lalu lintas di kota.
Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta yang hadir
dalam kegiatan itu, juga menegaskan, Bali berkomitmen menyiapkan ruang
terbuka publik.
Apalagi, bagi masyarakat Bali dengan konsep Tri Hita Karana
betul betul dijalankan dalam menata hubungan keseimbangan antara manusia,
lingkungan dan Tuhan.
“Kami menyambut positif hari habitat
sedunia, Bali berkomitmen dalam penataan lingkungan penataan baik dalam
mencegah pencemaran maupun kekroditan lalu lintas, memang belum sampai 100
persen, sebab itu butuh waktu,” imbuh Sudikerta. (rhm)