Penghargaan sebagai Provinsi dengan Pendataan KUMKM Terbaik Tahun 2022 Diraih Bali

Badung – Pendataan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau KUMKM Terbaik Tahun 2022 diraih Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Bali.

Penghargaan sebagai provinsi dengan Pendataan KUMKM Terbaik Tahun 2022 diberikan Menteri Koperasi UKM RI Teten Masduki yang diterima Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Wayan Ekadina

Penghargaan sebagai provinsi dengan Pendataan KUMKM Terbaik Tahun 2022 diserahkan pada acara Pembukaan Rakornas Pemanfaatan Hasil Pendataan Lengkap KUMKM 2023 di Nusa Dua, pada Selasa 21 November 2023.

Bupati Sanjaya Dorong Koperasi Tabanan Kembangkan Usaha Sektor Riil, Majukan Ekonomi Anggota dan Masyarakat

Teten Masduki mengatakan, pihaknya mendorong pemanfaatan hasil pendataan lengkap koperasi dan UMKM tahun 2022 untuk membuat kebijakan yang solutif dan tepat sasaran.

Pendataan lengkap KUMKM 2022 menghasilkan sebanyak 9,11 juta usaha di Indonesia, dengan kriteria usaha non pertanian dan menetap terdiri dari 9,09 juta UMKM dan 20.000 koperasi.

Sejak pertama menjadi menteri, Teten Masduki bertanya data dan ternyata belum ada. Maka harus mulai menyiapkan program berbasis data.

Tuan Rumah Reformasi Birokrasi XPerience, Mahendra Jaya: Membantu Percepat Pertumbuhan Ekonomi Bali

“Kalau tidak, akan ngawur dan program tidak akan tepat sasaran. Dari data ini kita akan mudah menyusun program pemberdayaan UMKM dan mengembangkan SDM baik pemerintah darrah maupun pelaku UMKM,” kata Menteri Teten Masduki.

Teten Masduki menjelaskan, data UMKM menurut wilayah sebaran banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencapai 5,4 juta atau sebesar 59,19 persen.

“UMKM yang terkonsentrasi di Sumatra sebanyak 2,2 juta atau sebesar 24,10 persen dan UMKM yang terkonsentrasi di kawasan timur Indonesia yaitu di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebanyak 1,5 juta atau sebesar 16,71 persen,” katanya menegaskan.

Edukasi DJP Bali, UMKM Diingatkan Pentingnya Pencatatan dan Pembukuan Mudahkan Akses Pembiyaan Lembaga Keuangan

Data ini tidak bersifat final. Maka dari itu, dia meminta Dinas Koperasi dan UKM di daerah untuk terus mengembangkan dan memutakhirkan hasil pendataan ini.

Diharapkan, adanya data itu mampu menjadi modal awal untuk mengembangkan UMKM baik secara jumlah dan perubahan data, terutama bagi Dinas Koperasi dan UKM di daerah yang sangat dekat dengan pelaku UMKM.

“Jadi penyusunan data tunggal dan input data dilakukan di daerah. Ini baru non pertanian dan yang menetap. Padahal UMKM terbanyak bergerak di sektor pertanian dan aquaculture. Ini keunggulan komparatif kita dibandingkan negara di dunia,” tuturnya.

OJK Bali Nusa Tenggara Terus Tingkatkan Penggunaan Produk Sektor Jasa Keuangan bagi Pelaku UMKM dan Pelajar

Ditekankan, data ini harus dipilah dengan baik. Dari data yang ada, harus dipilah mana UMKM yang sifatnya ekonomi subsisten atau hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan UMKM yang dapat ditumbuhkembangkan.

Ada juga yang bisa dikembangkan sehingga skala usahanya bisa diperbesar agar kita bisa ekspansi secara nasional atau bahkan go global. Kalau skala usahanya besar itu kata dia, akan membuka lapangan kerja. Nanti mikro berkurang karena lapangan kerjanya terbuka.

Menurutnya, terciptanya usaha mikro disebabkan karena tidak terbukanya lapangan kerja formal. Hal ini yang harus dikurangi dengan menciptakan lapangan kerja dari UMKM. Hal ini juga dikatakan sangat erat kaitannya dengan Indonesia menuju negara maju di 2045.

Majukan UMKM, BRI Regional Office Denpasar Salurkan Bantuan kepada Klaster Usaha Rumput Laut Nusa Penida

“Tantangannya 97 persen masyarakat Indonesia bekerja di level mikro. Menjadi negara maju itu diukur dari pendapatan per kapita. Saat ini kita sudah masuk negara dengan pendapatan menengah ke atas atau 4.500 dolar AS per kapita. Pada 2045 kita mungkin harus menaikkan ini agar melampaui batas minimum menjadi negara maju,” kata Menteri Teten.

Menurutnya, jika tidak segera mengubah kualitas lapangan kerja, maka akan sulit bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Pemerintah terus berupaya menyiapkan lapangan kerja berkualitas melalui industrialisasi yang berbasis bahan baku lokal dan industrialisasi yang melibatkan koperasi dan UMKM.

Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah mengatakan, acara ini merupakan tonggak penting yang menandai upaya kolaboratif dalam memahami, menganalisis, dan menerjemahkan data menjadi langkah nyata menuju pertumbuhan yang berkelanjutan bagi sektor koperasi dan UMKM.

Selanbawak Barong Festival II, Bupati Sanjaya Ingatkan Pelibatan UMKM Angkat Perekonomian Masyarakat

“Pendataan lengkap koperasi dan UMKM menjadi salah satu fondasi yang kokoh untuk menyusun strategi bisnis dan pengambilan keputusan atau kebijakan bagi UMKM,” ucap Siti Azizah.

Melalui penyelenggaraan Rakornas ini, Siti Azizah berharap perangkat daerah dalam melakukan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, sekaligus berperan aktif dalam memperbaharui atau update data secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SIDT_KUMKM).

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari seluruh dinas yang membidangi koperasi dan UKM di 34 provinsi di Indonesia dan 240 Kabupaten atau Kota Terpilih Cakupan Pendataan Lengkap KUMKM 2022.

Kolaborasi BEDO dan Samafitro Dorong UMKM Pahami Kemasan dalam Mendongkrak Penjualan dan Perluas Jaringan Pasar

Sebanyak 7 provinsi mendapatkan penghargaan pendataan KUMKM terbaik yaitu DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Aceh, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali. Kabupaten atau kota terbaik pendataan KUMKM adalah Jakarta Barat, Bone, Asahan, Padang, Banda Aceh, dan Pandeglang. ***