Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat penegakan hukum di sektor jasa keuangan dengan menuntaskan penyidikan kasus dugaan tindak pidana manipulasi perdagangan waran. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyidik OJK resmi melimpahkan empat tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Langkah tegas ini diambil otoritas untuk memproses kasus manipulasi efek yang ditaksir menimbulkan estimasi kerugian mencapai Rp6,97 miliar.
Keempat tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial TGB, JF, FS, dan S. Seluruhnya berstatus sebagai karyawan swasta, termasuk di antaranya pihak yang bekerja di perusahaan sekuritas.
Dalam keterangan resminya, Departemen Komunikasi dan Pusat Informasi Publik (DKPU) OJK menegaskan pelimpahan perkara ini merupakan wujud nyata komitmen regulator dalam membersihkan pasar modal dari praktik curang.
Penanganan perkara ini sekaligus menjadi bagian dari agenda reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal.
“Melalui langkah penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkelanjutan, OJK berupaya mencegah praktik manipulasi pasar serta mendorong terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien, dan transparan,” tulis manajemen OJK dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).
Kasus kejahatan pasar modal ini terbongkar melalui serangkaian proses pengawasan ketat OJK, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan.
Dugaan manipulasi terjadi pada sesi perdagangan tanggal 29 Mei 2023 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Para tersangka diduga sengaja menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terkait aktivitas perdagangan, keadaan pasar, maupun harga lima instrumen waran.
Untuk mengelabui sistem dan investor lain, para tersangka menggunakan identitas pihak lain guna membuka dan mengelola sejumlah rekening efek (nominee).
Pendanaan transaksi juga dialirkan melalui rekening bank milik pihak lain sehingga menciptakan volume dan pergerakan harga yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.
Sebelum pelimpahan Tahap II dilakukan, penyidik OJK telah menahan keempat tersangka berdasarkan pertimbangan hukum, salah satunya untuk mencegah upaya melarikan diri.
Tiga tersangka menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, sedangkan satu tersangka lainnya ditahan di Rutan Cipinang.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ke depan, OJK memastikan akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan RI.
Kolaborasi lintas lembaga ini ditujukan untuk menjaga integritas pasar modal nasional, memberikan pelindungan maksimal bagi investor, serta memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan Indonesia. ***

