Yogyakarta– Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menjatuhkan vonis pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 510 juta kepada Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari Kamis (19/11/2026).
Hukuman ini dijatuhkan setelah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak di lembaga penitipan anak tersebut.
Dalam sidang pembacaan putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sunaryanto, terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin.
Terdakwa juga terbukti turut serta menempatkan dan membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah, penelantaran, serta kekerasan secara berlanjut, meski akhirnya dibebaskan dari dakwaan kedua penuntut umum.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 510.000.000 yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” ujar Ketua Majelis Hakim Sunaryanto saat membacakan amar putusan di persidangan, Kamis (19/11/2026).
Apabila denda Rp 510 juta tersebut tidak dibayarkan sesuai tenggat waktu, jaksa berwenang menyita dan melelang kekayaan maupun pendapatan terdakwa atas izin ketua pengadilan negeri dengan bantuan kantor lelang negara.
Jika hasil lelang tidak mencukupi atau penyitaan tidak memungkinkan dilakukan, denda tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti selama 141 hari.
Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan, yakni tindakan terdakwa mengikuti perintah Diah Kusuma Putri dan membiarkan perlakuan para pengasuh hingga mengakibatkan anak-anak asuh mengalami trauma fisik maupun psikis, serta meresahkan masyarakat.
Sementara hal yang meringankan meliputi sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesal, dan belum pernah dihukum sebelumnya.
Meski divonis pidana penjara dan denda, majelis hakim membebaskan Anita dari kewajiban pembayaran restitusi puluhan korban yang total nilainya mencapai Rp 2.175.277.183 dan berkaitan dengan 32 tersangka dalam perkara ini.
Hakim menilai kondisi ekonomi terdakwa tidak layak untuk dibebani restitusi karena hanya digaji yayasan sebesar Rp 3 juta per bulan dan berstatus sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi anaknya, sementara uang SPP maupun dana yayasan dikelola melalui rekening pribadi Diyah Kusuma Putri.
Dengan kedudukan sebagai kepala sekolah yang hanya digaji sejumlah Rp 3.000.000 dengan beban ekonomi menghidupi anak dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa dalam perkara a quo tidak layak untuk dibebani restitusi.
Majelis hakim memerintahkan agar Anita tetap berada dalam tahanan dengan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari vonis pidana, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000.
Adapun seluruh barang bukti mulai nomor 1 hingga nomor 86—seperti delapan potong kain jarik dan satu unit sepeda motor Honda Beat putih bernomor polisi AB 6502 JT tahun 2012 atas nama Diyah Kusuma Putri—dikembalikan kepada penuntut umum karena masih diperlukan dalam perkara lain.
Vonis lima tahun penjara ini lebih ringan separuh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan Kamis (15/11/2026) lalu, yang menuntut Anita dengan hukuman 10 tahun penjara.
Sebelumnya, JPU menilai terdakwa melanggar Pasal 71 juncto Pasal 62 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, serta sejumlah pasal dalam UU Perlindungan Anak terkait penelantaran (Pasal 77B juncto Pasal 76B), kekerasan (Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C), atau diskriminasi anak (Pasal 77 juncto Pasal 76A). ***

