BANDUNG – Setelah mengamati kondisi kemasyarakatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami keluarga besar HMI cabang kabupaten Bandung menilai kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tidak lagi pro-rakyat.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di alam demokrasi, rakyat merupakan unsur paling fundamental mengenai pemaknaan keberjalanan pemerintahan itu sendiri.
“Penyelenggara Negara karenanya, bekerja sesuai prinsip-prinsip sosial-kemasyarakatan, singkatnya. Keadilan dan kesejahteraan Rakyat merupakan jawaban mengenai kenapa pemerintahan harus berjalan,” tutur Ketua Umum HMI Cabang Bandung M Bambang P Rambe dalam rilisnya, Rabu (11/1/2017).
Dalam mengevaluasi kepemimpinan jokowi-JK, HMI menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak bernilai keadilan dan tidak mensaratkan keberpihakan pada rakyat. Karenanya, HMI menyatakan dan menghimbau :
1. Atas nama masyarakat Indonesia, kenaikan harga BBM yang tak berpihak pada rakyat harus ditolak. Jokowi dalam janji-janji politiknya telah menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM; kemudian mekanisme penetapan kenaikan ini pun bertentangan dengan UUD 1945 karena diserahkan kepada mekanisme pasar.
2. Menolak pencabutan subsidi listrik karena berdampak pada melemahnya perekonomian rakyat dan daya beli masyarakat.
3. Mempertanyakan realisasi Nawacita yang digandrung-gandrungi Jokowi-Jk dalam janji-janji politiknya.
4. Mempertanyakan pengalihan bahan bakar gas dari tabung 3 Kg ke tabung 5 Kg. Hal ini terjadi di Kabupaten Bandung dan karenanya menimbulkan keresahan dan kepanikan sosial.
5. Menyatakan Jokowi-JK telah gagal menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat; melihat kesatuan nasional yang secara tampak sengaja dilemahkan. Dalam hal ini pemerintah tidak lagi mampu untuk menjadi solusi atas persoalan kemasyarakatan.
“Kami menghimbau; seluruh kader HmI untuk segera terkonsentrasi di pusat kegiatan HMI melakukan kajian intensif, tepat dan cepat untuk persoalan ini,” sambungnya. Selain itu, agar keluarga besar HMI cabang kabupaten Bandung di tiap tingkatan struktur, serta para alumni segera terkonsolidasikan guna menyikapi bersama perihal situasi Nasional saat ini.
6. Agar seluruh mahasiswa di UIN Bandung, UNIBBA serta di wilayah kerja kabupaten Bandung dan Jawa Barat dapat bergandengan tangan guna turun ke jalan menuntut Jokowi-JK mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan wakil presiden.
Di bagian akhir, para aktivis ini menyerukan pemerintahan yang dzhalim terhadap rakyat, harus mundur. Jokowi mundur untuk NKRI. NKRI harga mati. (des)
