Kabarnusa.com – DPD PDI Perjuangan Bali baru saja menggelar Rapat Kerja Daerah (Rekerda) I dengan tema “Memilih Jalan Trisakti untuk Kesejehteraan Rakyat Bali: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana”. Sejumlah rekomendasi penting dihasilkan dalam rapat yang dihadiri langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Usai Rakenas PDIO 10 -12 Januari 2016, DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali melaksanakan Rapat Kerja Daerah Kesatu (Rakerda I), pada tanggal 25-26 Maret 2016.
Rakerda I DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali pada akhirnya menghasilkan beberapa keputusan penting.
Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster menyampaikan, implementasi prinsip dan nilai dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana memfokuskan pada lima bidang prioritas pembangunan.
Lima bidang itu adalah Pangan, Sandang dan Papan;Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja;Adat, Agama dan Kebudayaan; dan Pariwisata.
“Begitu juga bidang legislasi dan anggaran agarkebijakan politik legislasi dan kebijakan politik anggaran, yang dihasilkan tercermin dalam Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” jelas Koster dalam rilis dikirim ke Kabarnusa.com, Senin (4/4/2016).
Bidang Pangan merekomendasikan, pembangunan sistem irigasi untuk pertanian;
Pembangunan sarana dan prasarana pertanian, subsidi produk-produk pertanian, Pembangunan Sentra Perikanan Terpadu, pPemberian kredit dengan bunga ringan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan; dan revitalisasi Koperasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
Sedangkan Bidang Sandang merekomendasikan, penyediaan bahan baku tenun, pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan, peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha tenun, pembentukan dan penguatan koperasi perajin tenun, Optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun.
Bidang Papan misalnya merekomendasikan pemberian bantuan bedah rumah tidak layak huni dan Penyediaan rumah murah untuk masyarakat miskin.
Untuk bidang Kesehatan kata Koster merekomendasikan diantaranya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan standar dan kualitas yang sama dan membangun Puskesmas Rawat Inap yang berkualitas dan murah dengan model bangunan dan standar yang sama di semua Kecamatan di Bali.
Untuk bidang pendidikan merekomendasikan beberapa hal diantaranya, pembangunan PAUD dan TK di setiap Desa dan pengangkatan guru negeri di seluruh SD atau rekruitmen guru.
Koster melanjutkan, rekomendasi bidang Jaminan Sosial misalnya, peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan dan pemberian beasiswa kepada dokter (khususnya dokter spesialis) dengan harapan bisa bertugas di daerahnya kembali.
“Itu dengan catatan perekrutan dilakukan dengan sistem kuota dan melakukan MOU dengan perguruan tinggi (fakultas kedokteran); dan membuat regulasi tentang penambahan dokter spesialis di seluruh Kabupaten/Kota,” sambung Koster.
Untuk bidang Ketenagakerjaan merekomendasikan seperti revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah dan pembangunan Techo Park di Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana dalam rangka menyediakan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja.
Untuk bidang Adat, Agama, dan Kebudayaan merekomendasikan seperti penuntasan penyusunan Undang-Undang Kebudayaan Nasional dan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan pengkajian kodifikasi hukum Hindu dalam rangka pembentukan Pengadilan Agama Hindu serta pengakuan Desa Adat secara Nasional.
Tak kalah pentingnya, pembangunan Infrastruktur Pendukung Pariwisata merekomendasikan, pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Padang Bay, dan shortcut antar Kabupaten/Kota se – Provinsi Bali, meliputi Sigaraja, Tabanan, Badung dan Denpasar dan pembangunan Bandar Udara (airport) di Kabupaten Buleleng.
Bidang Legislasi merekomendasikan segera dilaksanakan inventarisasi dan klasifikasi terhadap Perda-Perda Provinsi dan Kabupaten Kota berkait dengan 5 (lima) bidang prioritas dan dilaksanakan kajian dan pemetaan terhadap program-program yang tertuang di 5 (lima) prioritas bidang dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Provinsi Bali.
Sementara bidang Anggaran merekomendasikan diantaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani dan mengeksploitasi rakyat miskin dengan strategi ; memperbesar ruang fiskal daerah dengan melakukan pembenahan kebijakan penerimaan daerah khususnya sektor pajak dan retribusi.
Sebagai bentuk komitmen nyata, pada penutupan Rakerda I dibacakan dan ditandatangani di atas materai : “Piagam Perjuangan Bali”, yang berisi Ikrar Tiga Pilar PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Pendatanganan disaksikan Megawati dan Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan, Prananda Prabowo. (kto)
