H. Suseno: Sampah Bali Butuh Solusi Membumi, Bukan Sekadar Teknologi

Badung – Persoalan sampah di Pulau Dewata bukan lagi sekadar urusan “buanglah sampah pada tempatnya.”

Lebih dalam dari itu, Bali sedang menghadapi benturan hebat antara gempuran materialitas modern dengan filosofi tata ruang suci yang telah dipegang teguh berabad-abad.

Secara sosio-budaya, masyarakat Bali sebenarnya memiliki kearifan lokal yang organik. Dahulu, sisa makanan atau sarana upacara dibungkus daun pisang atau janur yang akan “kembali ke tanah” dengan sendirinya. Namun, saat pola konsumsi beralih ke plastik sementara perilaku “membuang” masih sama, terjadi kegagapan budaya.

Sampah plastik kini mulai merambah teba (halaman belakang) hingga aliran sungai. Padahal, dalam kacamata spiritual, mencemari aliran air menuju laut sama saja dengan mencederai kesucian alam itu sendiri.

Menanggapi fenomena ini, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Badung, H. Suseno, menyoroti adanya jarak antara kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan.

Menurutnya, menjaga citra Bali sebagai “Paradisi Terakhir” memang penting, namun tidak cukup hanya dengan instruksi dari atas.

Kebijakan seperti pelarangan plastik sekali pakai itu bagus, tapi jangan sampai berhenti di atas meja saja.

“Tantangan kita adalah kedaulatan pengelolaan sampah di tingkat desa (TPS3R) yang belum sepenuhnya maksimal,” ujar H. Suseno dalam perbincangan ringan Sabtu 18 April 2026

Ia menambahkan, saat ini terjadi tarik-ulur yang rumit. Di satu sisi, industri pariwisata terus tumbuh masif, namun di sisi lain, daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah dalam kondisi kritis.

Agar Bali tidak tenggelam dalam tumpukan limbah, diperlukan langkah konkret yang lebih membumi daripada sekadar mengandalkan teknologi canggih. Beberapa poin penting yang mengemuka antara lain:

Revitalisasi Desa Adat: Mengintegrasikan aturan pengelolaan sampah ke dalam pararem (hukum adat), sehingga menjaga kebersihan menjadi bagian dari *darma* atau kewajiban setiap warga.

Ekonomi Sirkular di Banjar: Memperkuat jejaring bank sampah di level terkecil agar masyarakat melihat sampah sebagai aset bernilai ekonomi, bukan lagi beban.

Sektor pariwisata tidak boleh “lepas tangan.” Setiap akomodasi wajib memiliki sistem pengolahan mandiri agar tidak seluruh beban dilempar ke pundak pemerintah daerah.

H. Suseno menegaskan kunci utamanya adalah kembali ke prinsip Tri Hita Karana dengan pemaknaan yang lebih relevan.

Menjaga hubungan harmonis dengan alam di era modern berarti memiliki tanggung jawab penuh atas setiap gram plastik yang dihasilkan.

“Kita ingin Bali tetap asri. Ini bukan cuma soal estetika, tapi soal bagaimana kita mewariskan alam yang bersih untuk anak cucu nanti,” pungkas pengusaha properti ini. ***