Yogyakarta – Suasana Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (5/6/2026) sore terasa berbeda. Bukannya riuh karena lalu lintas biasa, suara klakson kendaraan yang melintas justru bersahutan, menjadi simbol solidaritas dalam aksi damai bertajuk ‘NYERAH JADI WNI’.
Aksi ini digagas oleh kelompok Suara Ibu Yogyakarta bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas Sejagat, pengemudi ojek online (ojol), hingga Forum Cik Diktiro.
Mereka berkumpul untuk menuangkan keresahan terkait kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang dianggap kian mencekik.
Marsinah, perwakilan dari Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta, mengungkapkan bahwa beban hidup masyarakat kelas menengah ke bawah kini semakin berat.
Ia menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, meroketnya nilai dolar terhadap rupiah, hingga kenaikan harga oli yang berdampak langsung pada para pengemudi ojol.
Tak hanya soal ekonomi, Marsinah juga menyoroti masalah korupsi yang menyeret pejabat negara serta hilangnya independensi Bank Indonesia akibat intervensi politik.
Program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, hingga proyek Danantara dinilai sebagai pemborosan anggaran yang justru memicu ketimpangan sosial.
“Kami ingin negara menghentikan proyek-proyek pemborosan. Dari awal sampai sekarang klakson terus berbunyi, itu artinya rakyat sebenarnya sudah merasa hampir menyerah jadi WNI,” ungkap Marsinah di sela aksi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan tegas kepada pemerintah:
Stabilisasi Ekonomi: Mendesak pemerintah dan Bank Indonesia melakukan langkah nyata untuk menstabilkan nilai rupiah.
Evaluasi Fiskal:Mengalihkan anggaran proyek yang dianggap boros untuk mensubsidi kebutuhan dasar rakyat, pendidikan, dan modal usaha.
Perlindungan Warga Sipil: Menjamin keamanan dan hak asasi bagi siapa pun yang menyampaikan kritik.
Hadir pula dalam aksi tersebut, mantan Rektor UII, Fathul Wahid. Kehadirannya memberikan penguat moral bagi para peserta aksi.
Menurutnya, gerakan ini adalah upaya masyarakat untuk “merawat kewarasan” di tengah situasi nasional yang membingungkan.
Fathul pun mewanti-wanti pemerintah agar tidak menganggap enteng pelemahan rupiah.
Ia menegaskan bahwa dampaknya sangat nyata dirasakan oleh rakyat kecil, bahkan hingga ke perajin tahu-tempe.
“Jangan disepelekan, jangan dinormalisasi. Pengambil kebijakan harus memberikan informasi yang objektif agar rakyat bisa menilai dengan benar,” tegas Fathul.
Bagi Fathul, bunyi klakson yang terus bergema sepanjang aksi bukan sekadar kebisingan jalanan. Itu adalah sinyal kuat adanya kesadaran kolektif dan kepedulian bersama bahwa memang ada masalah serius yang sedang dihadapi bangsa ini. ***
