![]() |
| Menteri Perhubungan Budi Karya (foto:kabarnusa) |
DENPASAR – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi deadline waktu selama tiga bulan kepada seluruh angkutan online agar segera melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomer 32 Kementerian Perhubungan Tahun 2016.
Menurut Budi, pemerintah masih memberikan waktu selama tiga bulan ke depan bagi angkutan online agar mematuhi dan melengkapi persyaratan sesuai aturan berlaku sebagaimana diatur PM Nomer 32 Tahun 2016.
“Khan kita punya waktu 3 bulan, kita khan ada yang langsung berlaku pasal-pasal dalam PM 32 itu. Ada yang selama 3 bulan ini akan kita sosialisasikan, kita diskusikan,” tegas Budi kepada awak media di Pelabuhan Benoa Denpasar Bali, Kamis (13/4/17).
Hal itu bertujuan, untuk mencari suatu bentuk yang saling optimal, supaya bisa memayungi semua pihak.
Jika sampai batas waktu tiga bulan ke depan angkutan online tak mau dan tidak bisa menenuhi PM 32, Menhub Budi Karya mengancam, semua angkutan online tersebut baik Uber maupun Grab tidak bisa beroperasi dan harus distop.
Dengan langkah itu, diharapkan adanya kesetaraan antara angkutan online dengan angkutan konvensional. Dia melanjutkan, dengan cara seperti itu, bagaimana semua pihak saling menghargai. Ini ada suatu kolaborasi dan servis yang sudah terjadi.
“Ini merupakan penghasilan buat masyarakat, bijaksana ndak begitu saja kita potong, ada persuasif dan wise,” ungkapnya.
Disingung soal penilaian tidak tegasnya sikap pemerintah dalam menyikapi sengakarut marut antara perusahaan taksi online dan konvensional, Menhub Budi menepis dan berjanji akan bersikap tegas dan keras kepada angkutan online setelah tiga bulan mendatang.
Ia mengaku pihaknya masih dan akan mencari suatu bentuk-bentuk yang mencapai suatu ekonomi riil. “Kita makin lama makin modern. Di Nasional sudah ada titik terang dan tidak ada masalah, ndak tahu kalau di Bali. Yang jelas untuk usulan tarif didaerah akan kita tetapkan dipusat,” tegasnya. (rhm)

