Pertamina Percepat Pemulihan BBM di Bali, BI Sebut Dampak Inflasi Masih Terkendali

Denpasar – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali terus mencermati perkembangan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali. Langkah ini diimbangi dengan memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pertamina, serta para pelaku usaha demi memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menyampaikan dengan kecepatan dan keberhasilan berbagai langkah percepatan pemulihan pasokan yang dilakukan Pertamina, pasokan BBM di Bali diyakini secara bertahap dapat mengurangi antrean dan memenuhi permintaan masyarakat.

Sinergi seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi BBM, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta stabilitas harga barang dan jasa di Bali.

Berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi Bank Indonesia dengan pelaku usaha, keterbatasan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir terutama berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat dan wisatawan serta menimbulkan keterlambatan sebagian aktivitas operasional usaha.

Dampak yang dilaporkan antara lain keterlambatan layanan transportasi wisatawan, penjemputan dan pengantaran tamu hotel, hingga pengiriman kebutuhan operasional seperti bahan makanan, minuman, dan jasa laundry.

Meski demikian, aktivitas usaha secara umum dipastikan masih berjalan dan belum terdapat indikasi gangguan yang signifikan terhadap keseluruhan kegiatan ekonomi Bali.

Achris menjelaskan, berdasarkan simulasi Bank Indonesia, apabila keterbatasan BBM berlangsung selama 3–5 hari, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Bali diprakirakan hanya sekitar 0,014%.

Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 0,019% apabila gangguan berlangsung hingga 7 hari.

“Mengingat proses normalisasi pasokan dan distribusi BBM saat ini tengah berlangsung, dampak terhadap perekonomian daerah diprakirakan tetap terbatas dan bersifat sementara,” ujar Achris Sarwani dalam keterangannya di Denpasar, Selasa (13/10/2026).

Sementara itu dari sisi inflasi, pemantauan BI di sejumlah pasar tradisional dan pelaku usaha menunjukkan pasokan barang kebutuhan masyarakat masih relatif terjaga serta harga komoditas pangan secara umum tetap stabil.

Hingga saat ini belum ditemukan indikasi tekanan harga yang meluas karena persediaan bahan pangan masih mencukupi.

Meskipun terdapat potensi peningkatan biaya distribusi dan logistik dalam jangka pendek, dampaknya terhadap inflasi Bali diprakirakan relatif terbatas.

Hasil simulasi BI menunjukkan keterbatasan BBM selama 3–5 hari diprakirakan berdampak sekitar 0,010% terhadap inflasi Bali, dan jika berlangsung 7 hari dampaknya mencapai 0,018%. Sejalan dengan percepatan pemulihan pasokan yang berjalan, dampak terhadap inflasi diperkirakan tetap terkendali.

Ke depan, penguatan sinergi TPID dan koordinasi dengan Pertamina menjadi langkah penting untuk menjaga kecukupan pasokan serta kelancaran distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi.

Selain itu, komunikasi publik yang efektif dan penyampaian informasi secara berkala perlu terus diperkuat guna memberikan kejelasan kepada masyarakat, menjaga ketenangan, serta menghindari aksi pembelian secara berlebihan (panic buying).

Di samping penanganan jangka pendek, BI juga mendorong percepatan langkah jangka menengah dan panjang, seperti penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari peningkatan efisiensi energi dan dukungan terhadap kelestarian lingkungan Bali.

Achris Sarwani menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah percepatan pemulihan pasokan dan distribusi BBM yang telah dilakukan oleh Pertamina bersama Pemerintah Daerah. BI bersama TPID berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan pasokan BBM, harga pangan, serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

Dengan hadirnya pasokan tambahan yang telah tiba, optimalisasi distribusi BBM, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, dampak terhadap aktivitas perekonomian dan inflasi di Bali dipastikan tetap terbatas sehingga stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga secara berkelanjutan.***