Yogyakarta– Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Suara Ibu Indonesia menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Asap Bukan Takdir” di kawasan Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, pada Jumat (30/10/2026).
Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat kecil.
Dalam aksi terbuka tersebut, Suara Ibu Indonesia menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasenitala, hingga ISI Bergerak.
Massa menyampaikan aspirasinya melalui beragam bentuk ekspresi seni visual, pertunjukan live painting, dialog warga, penabuhan alat dapur, hingga pembagian pembalut gratis kepada pengguna jalan.
Juru bicara Aksi Ibu-Ibu Berisik, Siti Fauziah Saekhoni, yang dikenal publik sebagai pemeran Bu Tejo dalam film Tilik, mengungkapkan gerakan ini lahir dari akumulasi keresahan para ibu terhadap efektivitas kebijakan pemerintah saat ini.
“Kami kemudian sekelompok ibu-ibu merasa resah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pernah benar-benar sungguh-sungguh untuk rakyat. Lalu kami melakukan aksi turun ke jalan dan berdialog dengan ibu-ibu yang lain supaya terjadi perubahan,” ujar Siti Fauziah kepada awak media di lokasi aksi.
Dalam kesempatan itu, Siti Fauziah memaparkan empat tuntutan utama yang diusung oleh massa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah agar mengelola negara secara profesional, khususnya dalam menangani karhutla secara cepat, serius, serta mempertimbangkan penetapan status bencana nasional.
Menurutnya, udara bersih dan penanganan bencana yang optimal merupakan hak dasar yang harus dijamin negara, bukan justru diabaikan.
“Udara bersih itu tanpa kita minta seharusnya negara menjamin. Itu hak dasar yang harus dipenuhi, bukan justru memperkaya elite atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan lambannya penanganan di wilayah terdampak seperti Kalimantan serta penolakan bantuan internasional yang dinilai tidak berbuah hasil nyata.
“Harusnya segera diselesaikan kebakarannya. Masa bantuan dari negara lain ditolak, katanya bisa, ternyata nol juga. Lalu apa yang bisa kami harapkan dari pemerintah?” tambahnya.
Tuntutan kedua mencakup prioritas anggaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi, ketersediaan bahan pokok, serta akses pendidikan dan kesehatan.
Tuntutan ketiga menuntut penghentian segala bentuk intimidasi dan benturan antarkelompok masyarakat. Adapun tuntutan keempat menyoroti pentingnya jaminan kebebasan berpendapat serta penghentian sensor di media sosial.
“Sebagaimana pun usaha kalian untuk membungkam kami sebagai rakyat, suara kami ini murni. Ketika kalian diberikan amanah untuk memimpin, lakukan amanah itu dengan benar sehingga kami tidak perlu sampai semarah ini turun ke jalan,” imbuhnya.
Simbolisasi penabuhan alat dapur turut mewarnai aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pemenuhan hak atas pangan. Selain itu, aksi pembagian pembalut gratis dilakukan sebagai respons keras terhadap wacana pengenaan pajak pada produk sanitasi perempuan.
“Masa kami harus resah dengan kebutuhan dasar kami? Itu kan hal-hal yang tidak perlu kami minta, harusnya diperhatikan dan dijaga kestabilannya. Harusnya dijamin. Pokoknya itu tidak perlu dipajaki. Kurang duit apa pemerintah ini? Makanya berhenti korupsinya,” tutur Siti Fauziah.
Senada dengan hal tersebut, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, yang turut hadir dalam aksi menegaskan bahwa pembalut merupakan kebutuhan biologis esensial yang seharusnya dipermudah aksesnya, alih-alih diberati beban pajak tambahan.
“Pembalut itu sebenarnya kebutuhan dasar. Di sisi lain, kebutuhan dasar ini dari awal sudah tidak terjangkau. Ada banyak sekali perempuan yang bahkan untuk membeli pembalut dengan harga yang sekarang saja itu tidak bisa menjangkau,” ungkap Nabiyla.
Nabiyla menyayangkan wacana perpajakan tersebut karena dinilai salah sasaran di tengah situasi perekonomian masyarakat yang masih sulit. Ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret yang berpihak pada kesejahteraan warga.
“Dari sekian banyak hal yang bisa dipajaki, pajakilah orang-orang kaya itu. Kenapa harus memajaki hak dasar dan kebutuhan dasar yang bahkan masih banyak perempuan tidak bisa mengakses? Seharusnya yang dilakukan justru agar pembalut bisa diakses dengan mudah. Sementara kita malah ke arah sebaliknya, mau membuatnya lebih mahal dengan cara memajaki pembalut,” tutupnya.***
