Bantah Lakukan Pemerasan WNA Jerman, Imigrasi Bali Siapkan Langkah Hukum
30 Juni 2025,
23:40
WIB
Dijelaskan, Wajib Pajak tidak menanggapi SP2DK tersebut sehingga proses dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan bukti permulaan dimulai tanggal 23 Mei 2022.
Selama proses pemeriksaan bukti permulaan oleh Kanwil DJP Jakarta Timur, Wajib Pajak tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan disertai pelunasan kekurangan jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) KUP.
Selain itu juga ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Hari Disabilitas Internasional, DJP Siapkan Program DBS Fasilitasi Pelatihan bagi Wirausaha Tuli
DJP menyampaikan hak Wajib Pajak untuk memanfaatkan ketentuan Pasal 44B KUP yang mengatur bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk kepentingan penerimaan negara.
“Sepanjang Wajib Pajak melunasi utang pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda, namun hal ini tetap tidak dimanfaatkan,” tandas Dwi Astuti.
Proses selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 27 Desember 2023. Penanganan proses hukum selanjutnya menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Pertumbuhan Ekonomi Bali Mengalami Perlambatan, Ini Penyebabnya
DJP menghormati proses hukum yang berlaku serta berkomitmen untuk mendukung proses
hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ***
