Jakarta – Kebijakan Work from Home (WFH) kini kembali menjadi buah bibir. Meski tujuannya mulia—yakni efisiensi energi dan penghematan BBM—implementasinya di lapangan justru terasa penuh teka-teki. Alih-alih efektif, kebijakan ini dinilai masih setengah hati dan kurang contoh nyata dari para pemangku kebijakan.
Tulus Abadi, Pegiat Perlindungan Konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), menyoroti adanya paradoks dalam aturan ini. Menurutnya, langkah pemerintah menerapkan WFH sudah agak terlambat dibandingkan negara lain, bahkan terasa ambigu karena diletakkan di hari Jumat.
“Posting WFH pada hari Jumat itu justru berisiko memicu pergerakan perjalanan, entah itu untuk wisata atau pulang kampung. Padahal katanya untuk efisiensi,” ujar Tulus.
Tulus menjelaskan bahwa WFH kali ini sangat berbeda dengan masa pandemi COVID-19. Dulu, masyarakat patuh karena ada “musuh bersama” yang mengancam nyawa. Sekarang, motivasi itu tidak ada, sehingga pengawasan dan komitmen menjadi longgar.
Faktanya, tidak semua instansi satu suara. Beberapa Pemerintah Daerah hingga kementerian teknis terang-terangan enggan menerapkan WFH. Sektor swasta pun setali tiga uang; mereka khawatir produktivitas akan melorot jika karyawan bekerja dari rumah.
Satu hal yang paling disoroti Tulus adalah pentingnya “contoh dari atas”. Publik melihat adanya kontradiksi: di satu sisi rakyat diminta hemat, namun di sisi lain pemerintah terlihat melakukan pengadaan kendaraan listrik hingga pengawalan ketat yang dinilai boros anggaran.
“Agar WFH ini terlihat ‘bergigi’ dan tidak sekadar jadi kebijakan omon-omon, perlu ada konsistensi dan contoh nyata dari pejabat publik, bahkan hingga level Presiden,” tegas Tulus.
Menurutnya, pemerintah harus lebih serius membangun empati dan narasi yang jujur kepada publik, bukan sekadar narasi populis.
Menghadapi situasi ekonomi yang serba tidak pasti, Tulus pun mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup hemat melalui tight money policy.
Skala Prioritas: Belanjalah berdasarkan kebutuhan (need), bukan sekadar keinginan (want).
Hindari Panic Buying: Tetap tenang dan jangan melakukan aksi borong yang berlebihan.
Kelola Konsumsi: Pastikan setiap pengeluaran memang memiliki nilai urgensi yang tinggi.
“Masyarakat harus mulai ancang-ancang mengencangkan ikat pinggang. Semoga situasi segera membaik dan kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. ***
