Amankan Surplus Devisa, Indonesia dan AS Sepakati Tarif 0 Persen untuk 1.819 Produk

Yogyakarta– Pemerintah Indonesia resmi memperkuat posisi perdagangan internasionalnya melalui kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS).

Perjanjian strategis ini memastikan 1.819 produk unggulan nasional terbebas dari ancaman tarif tinggi sebesar 32 persen, yang sebelumnya sempat membayangi hubungan dagang kedua negara.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (15/4/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan langkah ini merupakan respons cepat pemerintah atas kebijakan proteksionis Washington yang dirilis pada April 2025.

Airlangga menekankan AS merupakan mitra krusial sebagai penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia.

Surplus tersebut berfungsi sebagai jangkar utama cadangan devisa nasional dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

“Negosiasi ini ditempuh guna menjaga daya saing ekspor nasional serta melindungi sekitar 4-5 juta tenaga kerja di sektor industri padat karya,” ujar Airlangga di hadapan sivitas akademika UGM.

Melalui perjanjian yang telah diteken sejak 19 Februari 2026 ini, sejumlah komoditas utama Indonesia kini resmi menikmati tarif 0 persen untuk masuk ke pasar AS.

Komoditas tersebut meliputi:Minyak Kelapa Sawit (CPO), kakao dan Kopi,Karet, Tekstil dan produk tekstil.

Meski mempererat kerja sama dengan Negeri Paman Sam, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam kutub tertentu.

Pemerintah tetap melanjutkan proses aksesi ke berbagai organisasi internasional lainnya, termasuk menjaga hubungan erat dengan Tiongkok dan blok BRICS.

“Ini menunjukkan pendekatan diplomasi ekonomi Indonesia yang pragmatis dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan nasional,” tegas Menko Airlangga.

Kendati tarif telah dipangkas, pemerintah tetap mewaspadai dinamika hukum di AS, khususnya terkait International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) 1977.

Isu-isu non-tarif seperti excess capacity (kelebihan kapasitas) dan forced labor (kerja paksa) diprediksi akan menjadi instrumen pengawasan ketat dari otoritas AS di masa depan.

Menanggapi hal tersebut, Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, menekankan pentingnya peran akademisi dalam mengawal kebijakan ini agar memiliki dampak nyata (tangible benefits).

Rekomendasi Pakar UGM bagi Pemerintah:

Transparansi Rantai Pasok: Memperkuat pengawasan agar fasilitas tarif 0 persen tidak dianulir oleh investigasi perdagangan di kemudian hari.

Kepatuhan Standar Baru: Menyesuaikan regulasi domestik terhadap standar di luar WTO, terutama terkait pembatasan subsidi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lebih ketat.

Inklusivitas Kebijakan: Memastikan kebijakan lahir dari diskursus publik agar memiliki modal sosial yang kuat.

“Pemikiran akademik perguruan tinggi adalah aset intelektual bangsa yang memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah dalam memperkuat posisi di kancah internasional,” pungkas Prof. Ova.***