Yogyakarta – Yogyakarta kini tengah menghadapi situasi serius terkait maraknya aksi kejahatan jalanan yang melibatkan anak-anak di bawah umur.
Tindakan yang semakin brutal hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa ini membuat pihak legislatif, khususnya DPRD DIY, angkat bicara dan menuntut tindakan cepat.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menegaskan, fenomena ini sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan remaja biasa.
Mengingat dampaknya yang sangat fatal, aksi ini kini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.
Menanggapi kondisi tersebut, Eko Suwanto memberikan tiga rekomendasi kunci yang diharapkan bisa segera dijalankan oleh Pemerintah Daerah:
Perlu ada satuan tugas kolaboratif yang melibatkan Pemda, Polri, Kejaksaan, hingga Pengadilan.
Satgas ini tidak hanya fokus menangkap pelaku, tetapi juga menyentuh akar masalah seperti ketahanan ekonomi keluarga dan penguatan moral anak.
Eko mengusulkan program “Sinau Pancasila” bagi para pelajar. Tujuannya adalah membekali anak-anak dengan budi pekerti luhur agar tidak mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang.
Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung pendidikan, yakni Rp 196 miliar dari Pemda DIY untuk SMA/SMK Negeri dan bantuan sekolah swasta, serta Rp 43,8 miliar dari Pemkot Yogyakarta.
Anggaran ini harus dioptimalkan agar tidak ada anak yang putus sekolah atau kehilangan masa depannya.
Selain sisi pencegahan dan edukasi, Eko juga menekankan pentingnya efek jera.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada para pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Keluarga harus diperkuat, ekonomi dibantu, dan pendidikan karakter diperbaiki. Namun, di sisi lain, penegakan hukum juga harus tegas agar aksi keji seperti ini tidak terulang kembali,” tutup Eko.
Langkah kolaboratif dari hulu ke hilir ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengembalikan Yogyakarta sebagai kota yang aman dan nyaman bagi siapa saja, terutama bagi para generasi muda. ***
