AMSI Bentuk Tim Khusus Rumuskan Indikator Kepercayaan Media Digital

11 Oktober 2021, 21:54 WIB
AVvXsEi2jc7PTvKOrrxSMSJrAEVQOZ 9OZKIsn9XmyEZIOXsXtx PSqESbxme L8Fmh9r 1sEtd1HqeaDdYdXEZfW 8QUSCXQrq2M93wa1TsqbAsE2A1ihPhUYpi9OKxjlsWu9YVj4nmwGBXpBM6q iNqYc5sm8 ue9v3yAqW6keqgluyg2N4cCydnAA36hvMQ
Pertemuan AMSI dengan para pihak itu digelar di Tangerang Selatan pada 8-10 Oktober 2021/Dok. AMSI.

Jakarta –  Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) melibatkan sekitar 50
perwakilan anggota berbagai wilayah dan pengurus merumuskan
panduan dan indikator kepercayaan media digital dengan menyelenggarakan
pertemuan para pihak untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Pertemuan dengan para pihak itu digelar di Tangerang Selatan pada 8-10 Oktober 2021. Kegiatan
sama akan dilakukan Makassar pada 15-17 Oktober 2021 mendatang. Kedua
kegiatanterselenggara atas dukungan dari Internews dan USAID
MEDIA.

Kehadiran media sangat penting dalam memberikan informasi akurat, akuntabel, dan independen bagi masyarakat. 

Terlebih saat ini, ketika begitu banyak mis dan disinformasi yang beredar di media sosial sehingga memperparah polarisasi di masyarakat. Peran media krusial sebagai sumber rujukan (clearing house) di tengah banjir informasi.

Di sisi lain kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media digital tidak seperti yang diharapkan. 

Berdasarkan laporan Digital News Report 2021 yang diluncurkan Reuters Institute, tingkat kepercayaan publik terhadap media secara rata-rata global meningkat selama masa pandemi dibandingkan periode sebelumnya, dari 44% menjadi 50%. 

“Sedangkan tingkat kepercayaan publik Indonesia pada media ada pada angka 39%,” tulis laporan tersebut.

Kepercayaan publik Indonesia ini masih lebih rendah dibandingkan publik di Hongkong, Malaysia, Jepang, Australia, Singapura dan Thailand. 

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Wenseslaus Manggut, mengatakan langkah ini dilakukan agar kepercayaan publik terhadap media digital terus meningkat. 

“Sebagai penjaga demokrasi, kepercayaan publik bagi media online sangat diperlukan, karena hal itu juga berdampak pada aspek bisnis keberlanjutan (sustainability) media digital ke depan,” kata Wenseslaus Manggut dalam keterangan terrtulisnya di Jakarta, Senin (11/10/2021).

Ia menambahkan, langkah ini sejalan upaya Kelompok Kerja Media Sustainability Dewan Pers untuk meningkatkan kualitas media digital. 

“Dewan Pers akan mengeluarkan regulasi baru agar ekosistem media digital semakin baik. Perumusan pedoman dan indikator ini merupakan jalan menyambut regulasi baru Dewan Pers tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan riset berbagai lembaga di tingkat internasional  menunjukkan rendahnya kepercayaan publik pada media digital karena rendahnya pengetahuan publik tentang bagaimana cara kerja media, serta buruknya transparansi media. 

Karena itu proses perumusan indikator kepercayaan publik dilakukan AMSI juga mengundang organisasi masyarakat sipil dan agensi iklan yang selama ini aktif bersinggungan dengan media digital. 

Hadir saat pertemuan di Tangerang Selatan yaitu Siti Juliantari Rachman (Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch/ ICW). AMSI juga mengundang Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant Care), Kepala Newsroom Kantor Sekretariat Presiden Widiarsi Agustina, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz dan Managing Director Wavemaker Indonesia Amir Suherlan.  

Mereka  menyampaikan pandangan dan masukan secara daring. 

Saat pertemuan di Makassar, rencananya AMSI akan mengundang pemantik diskusi dari unsur perwakilan pemerintah lokal, pemerintah pusat, organisasi non pemerintah lokal serta akademisi  untuk menyampaikan indikator kepercayaan media digital berdasarkan perspektif masing-masing lembaga. 

Kehadiran narasumber eksternal sebagai bentuk komitmen untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak. 

“AMSI akan membentuk Tim khusus untuk merumuskan panduan dan indikator kepercayaan media digital ini,” kata Sekjen AMSI Wahyu Dhyatmika.

Chief of Party Internews Eric Sasono, menambahkan Internews dan USAID melalui Program MEDIA menyampaikan mendukung upaya ini karena keberadaan media diperlukan untuk menjaga demokrasi. 

“Perumusan trust indicators ini menjadi cara untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus untuk mendukung model bisnis media digital,” ungkapnya. (*/rhm)***

Berita Lainnya

Terkini