Bangun Jalan Shortcut, Koster Ingatkan Kontraktor Jangan Timbulkan Ketersinggungan Masyarakat

Gubernur Bali I Wayan Koster saat meninjau lokasi proyek jalan shortcut bertemu warga sekitar di Buleleng

Buleleng – Pihak Balai dan Kontraktor diminta dalam membangun jalan shortcut jangan sampai malah menimbulkan ketersinggungan masyarakat di lokasi yang dilalui sehingga harus dengan pendakatan yang santun.

Hal itu disampaikan Koster saat mengisi waktu luang berkenaan cuti bersama hari Lebaran, dengan melakukan ke sejumlah titik proyek pembangunan jalan ‘shortcut’ yang menghubungkan Mengwitani, Kabupaten Badung dengan Kota Singaraja, Buleleng, Jumat (7/6/2019).

Dari 12 titik pembangunan yang direncanakan untuk jalan ‘pemendek jarak’ tersebut, empat titik di antaranya sepanjang siang itu ditinjau oleh Gubernur Koster bersama rombongan.

Turun menyertai rombongan Gubernur tampak Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala BBPJN VIII I Ketut Dharmawahana, Kepala Dinas PU Provinsi Bali I Wayan Astawa Riadi dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali AA Ngurah Oka Sutha Diana.

Peninjauan pertama dilakukan rombongan pada titik 3, yang penggarapannya baru saja dimulai. Kemudian menyusul bergerak titik 4 yang pengerjaannya akan segera dimulai dalam waktu dekat, dan terakhir kemajuan pembangunan yang telah dilakukan di titik 5 dan 6.

Di dua titik ini, proses pembangunannya telah mencapai sekitar 51 persen.

Kepada para pelaksana proyek, Gubernur Koster berpesan agar mereka mampu menjaga kualitas pembangunan. Selain itu, diingatkan pula untuk selalu dapat melakukan pendekatan yang santun kepada masyarakat terdampak.

Ia menegaskan, yang tak kalah pentingnya, jika bersentuhan dengan masyarakat terkait dengan pekerjaan fisik, jangan sampai menimbulkan ketersinggungan di masyarakat.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu meminta, pendekatan kepada masyarakat sejak dari awal sudah harus dilakukan dengan cara yang santun dan baik, sehingga mereka bisa memahami bahwa apa yang tengah dikerjakan pemerintah, untuk kebaikan masyarakat sendiri.

Meski dana pembangunan jalan berasal dari APBN, namun Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan dana Rp230 miliar untuk pembebasan lahan dan membuatkan rumah pengganti untuk tempat tinggal yang terkena penggusuran.

“Dibuatkan rumah baru yang lebih bagus daripada rumah aslinya, lengkap dengan sanggahnya dibangunin,” ujarnya. Menurut Koster, ini cara yang beradab dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima penggusuran untuk kepentingan pembangunan jalan.

“Seperti yang tadi di titik 3 itu, Pak Sudiarta senang sekali dia dapat jalan di depan rumahnya yang sangat luas dan dapat rumah baru. Dengan tanah yang dibebaskan, total dia dapat sebanyak empat miliar rupian,” kata mantan anggota DPR RI ini.

Pendekatan baru yang dilakukan Pemprov Bali karena melihat cara penanganan gejolak di masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sering kurang beradab.

“Masyarakat mendukung aja sudah bagus. Karena itu konsekuensinya kebutuhan dasarnya seperti rumahnya yang harusnya dipindah, kita buatin rumah yang baru. Selama ini kan nggak, orang digusur kayak binatang aja, kan nggak baik begitu,” ujarnya.

Apa yang dikerjakan oleh pemerintah ini bermanfaat bukan hanya untuk masyarakat di wilayah Buleleng dan Tabanan saja, tetapi juga (jalan, red) akan digunakan oleh seluruh masyarakat. (rhm)