Banyak Mudaratnya! Aktivis Jogja Desak Pimpinan Muhammadiyah Tolak Izin Kelola Tambang

Yogyakarta– Aktivis yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro bersama Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) mendesak Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah untuk menolak izin pengelolaan tambang karena dinilai hanya akan mendatangkan banyak mudorot.

Suara massa melalui aksi simbolis dihelat di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta pada Sabtu 27 Juli 2024.

Aspirasi massa lewat aksi ini disampaikan bersamaan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah pada 27-28 Juli 2024 di UNISA Yogyakarta dengan tujuan agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menolak tawaran mengelola bisnis tambang.

Kata Pendiri Forum Cik Ditiro, Masduki, muncul kekhawatiran akan timbul dampak negatif apabila ada keterlibatan ormas dalam hal ini Muhammadiyah dalam bisnis tambang.

Seharusnya, ormas keagamaan tidak terlibat dalam bisnis tambang karena dapat berpotensi kerusakan lingkungan yang besar dan dampak sosial yang negatif.

“Ini merupakan aksi simbolik dari teman-teman aktivis sosial di Jogja yang tergabung dalam aktivis sosial Forum Cikditiro”, kata Masduki kepada wartawan usai aksi.

Dia merinci tiga indikasi buruk jika ormas terlibat dalam pertambangan yang dinilainya ugal-ugalan tersebut.

Pertama, ia menyebut bisa merusak tata kelola ormas bisa dilihat sendiri yang terjadi pada NU.

Kedua, merusak hak-hak sipil warga negara. Banyak korban sudah terpapar bisnis ekstraksi.

Ketiga, merusak kekuatan alternatif dalam hal ini Muhammadiyah sebagai masyarakat sipil dalam sistem demokrasi.

“Jadi ini gak ada manfaatnya. Lebih banyak mudaratnya,” kata Masduki menegaskan.

Pihaknya dalam aksi ini mengingatkan para delegasi termasuk pimpinan Muhammadiyah untuk tolak izin kelola pertambangan.

Kendati ormas menolak, WIUP kemungkinan akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang lebih merusak. Oleh karena itu, seharusnya ormas bersama masyarakat menolak dan mengharamkan segala bentuk perusakan.

Muhammadiyah memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya di Indonesia.

Karenanya, kata Masduki, penting menjaga Muhammadiyah dari risiko yang dapat merusak reputasi dan dampak sosialnya.

Kemudian mereka juga mengkritik keterkaitan bisnis tambang dengan korupsi dan mafia. Menurutnya, bisnis tambang seringkali terlibat dalam praktik suap dan korupsi, dan memberikan konsesi kepada ormas keagamaan dapat merusak legitimasi mereka.

Saat aksi, salah satu massa membakar KTA muhammadiyah. Pembakaran KTA ini karena mereka sudah merasa tidak nyaman dengan indikasi potensi Muhammadiyah apabila condong menerima konsensi tambang.

“Salah satu anggota kami kebetulan anggota muhammadiyah jadi membakar KTA sebagai simbol bahwa mereka sudah merasa tidak nyaman dengan indikasi beberapa hari ini kelihatannya muhammadiyah condong menerima konsensi tambang,” ucapnya.

Usai aksi, perwakilan massa menuju gedung berlangsungnya acara konsolidasi nasional di UNISA tersebut untuk menyerahkan tuntutan simbolis dari massa aksi.

Kepala Kantor PP Muhammadiyah yakni Arif Nurkholis menerima baik penyerahan simbolis tuntutan tersebut.

Arif Nurkholis berjanji menyalurkan aspirasi massa tersebut kepada pimpinan. Namun terkait keputusan hasil akhirnya ia tidak bisa berkomentar karena itu bukan kewenangannya.

Dipastikan aspirasi mereka didengar, soal hasil akhir keputusannya bagaiamana dia belum bisa menyampaikan sekarang karena acara konsolidasi selama 2 hari itu dilakukan secara tertutup.

“Besok teman-teman media datang lagi, akan kita sampaikan dikonferensi pers,” tegas Arif Nurkholis, ditengah-tengah konsolidasi tahunan Muhammadiyah di Kota Budaya itu. ***