BPK RI ‘Kupas Tuntas’ Laporan Keuangan Kemenkum Bali

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menyambut kedatangan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Senin, 14 Februari 2025.

Kedatangan tim BPK RI ini dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 di satuan kerja wilayah Provinsi Bali.

Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menyampaikan pemeriksaan ini merupakan bagian dari siklus pemeriksaan tahunan.

Wahyu juga menjelaskan di era Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Kanwil Kemenkumham Bali telah mengalami restrukturisasi menjadi beberapa entitas yang lebih terfokus, yaitu Kanwil Kemenkumham Bali, Kanwil Kementerian Bali, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali, dan Kanwil Ditjen Keimigrasian Bali.

Meski demikian, komitmen dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) tetap menjadi prioritas utama.

“Kegiatan pemeriksaan tahunan ini merupakan kewajiban bagi kami untuk diperiksa, hak negara untuk memeriksa, dan kewajiban kita semua untuk terus berbenah serta beradaptasi ke arah yang lebih baik,” ujar Wahyu.

Ia juga berharap tim pemeriksa dapat memberikan masukan, saran, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Wahyu menegaskan bahwa pihaknya yakin tim BPK RI akan melaksanakan tugasnya secara profesional, cermat, dan objektif.

Jika ditemukan adanya temuan dalam pemeriksaan ini, Kanwil Kemenkumham Bali berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Pihaknya mengingatkan seluruh satuan kerja di Kanwil maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar bersikap kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa terkait pengelolaan keuangan dan BMN.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim BPK RI, Dandy Handoza, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini meliputi pengujian saldo atas akun-akun yang tercantum dalam neraca serta transaksi-transaksi yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pihaknya mengapresiasi pencapaian Kementerian Hukum dan HAM yang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut.

Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan BMN khususnya di Kanwil Kemenkum Bali semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. ***