Yogyakarta– Kasus kesehatan jiwa dan angka bunuh diri di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan situasi yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 53 kasus bunuh diri terjadi di wilayah DIY, dengan Kabupaten Gunungkidul menyumbang angka tertinggi yakni 30 kasus.
Kondisi ini menempatkan DIY pada peringkat kelima nasional untuk masalah depresi berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.
Prevalensi depresi di wilayah ini mencapai 1,9 persen dengan estimasi penduduk terdampak di kisaran 1,5 persen, melampaui angka rata-rata nasional sebesar 1,4 persen.
Fakta tersebut terungkap dalam Rapat Penguatan Koordinasi Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Pusat dan Daerah yang digelar di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, belum lama ini.
Menanggapi persoalan ini, Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenko PMK, Linda Restaningrum, menyatakan penanganan gangguan kejiwaan tidak bisa hanya mengandalkan institusi formal atau rumah sakit jiwa akibat keterbatasan akses.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong penguatan integrasi layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat hingga tingkat akar rumput.
“Terkait dengan kasus kesehatan jiwa atau kesehatan mental ini sebenarnya memang menjadi permasalahan di semua daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga salah satu yang tinggi yaitu yang paling tinggi di Gunungkidul,” ujar Linda usai kegiatan tersebut.
“Tapi kalau melibatkan masyarakat dari akar rumput, mereka sudah mulai diberikan peningkatan kapasitas tentang kesehatan jiwa, itu kita jadi semakin memperbanyak tenaga dan bisa di level bawah langsung memberikan pertolongan pertama,” imbuhnya.
Linda menjelaskan, program intervensi tersebut di antaranya mencakup Pertolongan Pertama Pada Luka Psikologis (P3LP) serta peningkatan kapasitas kader dan guru.
Beragam faktor diidentifikasi sebagai pemicu gangguan kejiwaan, mulai dari masalah sosial, kesehatan, hingga tekanan ekonomi yang kian meningkat. Di Gunungkidul, faktor pemicu bunuh diri meliputi sakit menahun, lansia yang merasa kesepian (loneliness), perasaan tidak berharga, hingga adiksi finansial akibat jeratan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).
“Ada yang karena sakit menahun, lansia, merasa loneliness gitu ya, kemudian merasa tidak berharga, ada juga masalah ekonomi terjerat pinjol, judol. Nah, itu juga adiksi terhadap pinjol dan judol itu sebenarnya juga kaitannya dengan kesehatan jiwa,” beber Linda.
Sebagai langkah konkret, Kemenko PMK telah meluncurkan Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PKH) di Gunungkidul yang mengintegrasikan berbagai sektor, mulai dari pemberdayaan ekonomi, kepemudaan, hingga bantuan sosial.
Selain itu, pembiayaan Pos Kesehatan Jiwa (SKG) dimungkinkan bersumber dari dana desa melalui analisis kebutuhan prioritas.
Sementara itu, Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, dr. Leon Muhammad, menambahkan Kemenkes terus memperkuat upaya promotif dan preventif guna menekan angka gangguan jiwa.
Salah satu strategi utamanya adalah mengintegrasikan skrining kesehatan jiwa ke dalam program cek kesehatan gratis bagi masyarakat luas.
“Upaya promotif preventif itu yang saat di kuatkan salah satunya yang menjadi program utama yaitu terkait dengan P3LP/Pertolongan Pertama Pada Luka Psikologis. Bagaimana itu nanti menyasar orang-orang yang memang masih sehat jiwanya,” jelas dr. Leon.
Di sisi lain, Project Manager untuk Program Inklusi dari Pusat Rehabilitasi Yakkum sekaligus Aktivis Isu Disabilitas, Rani Ayu Hapsari, menyoroti adanya kesenjangan (gap) antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Ia menilai perlunya keberpihakan anggaran dan afirmasi nyata dari pemerintah pusat dalam membaca data riil daerah.
Jadi kan sebetulnya kalau di Indonesia itu dikatakan sudah ada regulasinya ya… Nah, gap-nya atau kesenjangannya adalah memastikan bagaimana implementasi dari regulasi itu tuh betul-betul bisa jalankan yang secara signifikan berpengaruh sampai ke tingkat masyarakat,” ungkap Rani.
Rani juga menyoroti kerentanan psikologis di tengah tekanan ekonomi dan sosial, termasuk dampak PHK massal. Berdasarkan data laporan kasus bunuh diri yang didominasi oleh laki-laki, ia menilai hal tersebut turut dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang membebani mental kaum pria.
“Kalau dari data itu tadi ya yang disampaikan itu ya laki-laki. Iya sebetulnya ini juga karena konstruksi di masyarakat bahwa laki-laki itu kan harus kuat, tidak boleh mengeluh, kesah, dan sebagainya. Ini tuh yang justru membuat laki-laki juga malah justru lebih rentan ya mengalami gangguan kesehatan jiwa,” tutupnya. ***
