Rembang – Dalam Rapat Paripurna DPRD Rembang yang berlangsung pada Sabtu, 1 Maret 2025, Bupati Rembang periode 2025-2030, Harno, menyampaikan pidato perdananya yang berjanji akan melakukan perbaikan jalan dan meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025 bersama Wakil Bupati Mochamad Hanies Cholil Barro’, Harno menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun Kabupaten Rembang.
Harno juga memaparkan empat program utama yang akan menjadi fokus dalam 100 hari kerja pertama. Harno menegaskan bahwa hasil Pilkada 2024 adalah kemenangan seluruh masyarakat Rembang, dan mengajak semua pihak untuk bersatu demi kemajuan daerah.
Bupati Harno mengusung visi “Rembang Lebih Baik, Rembang Sejahtera” dengan tiga misi utama. Dalam 100 hari pertama, empat program prioritas dijalankan: percepatan APBD 2025 dan perbaikan jalan sebelum Idulfitri.
APBD akan disesuaikan dengan arahan pusat, sementara perbaikan jalan difokuskan pada tambal sulam lubang demi kenyamanan mudik Lebaran.
“Mengingat waktu yang terbatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) diharapkan segera menambal seluruh lubang jalan, demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan saat Hari Raya,” jelas Bupati Harno dikutip dari laman rembangkab.go.id, Sabtu 1 Maret 2025.
Program selanjutnya adalah peningkatan PAD melalui revisi RTRW, yang akan disesuaikan untuk menarik investor dengan kemudahan perizinan. Selain itu, pelayanan publik, termasuk administrasi kependudukan, akan ditingkatkan hingga tingkat desa/kelurahan, dengan penambahan mesin cetak KTP di kecamatan yang belum memilikinya.
Proses pembuatan KTP harus diselesaikan di tingkat kecamatan. Berdasarkan informasi, masih terdapat lima kecamatan yang belum memiliki perangkat yang diperlukan.
“Oleh karena itu, tahun ini saya akan memastikan pengadaan alat cetak KTP di setiap kecamatan tersebut,” demikian pernyataan Harno.
Pihaknya mengharapkan terjalinnya sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan masyarakat Rembang.
Harno berkomitmen untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta sektor swasta guna mendukung pembangunan daerah. ***
