Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat kolaborasi dengan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memastikan pelatihan vokasi sejalan dengan kebutuhan industri.
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan permintaan pasar, sekaligus meningkatkan produktivitas nasional.
Dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (23/4/2026), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah menargetkan pelatihan vokasi lebih tepat sasaran.
“Kami ingin pelatihan vokasi dan program magang benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik industri di KEK maupun PSN,” ujarnya.
Forum tersebut menghasilkan pemetaan kebutuhan pelatihan dari masing-masing KEK. Hasilnya menunjukkan bahwa program vokasi yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sektor industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun lokasi balai pelatihan.
Menaker menyebut, Kemnaker akan menyesuaikan kurikulum dan pelaksanaan pelatihan agar lebih relevan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60.000 peserta untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.
Selain itu, program pemagangan MagangHub akan diperluas ke seluruh 25 KEK di Indonesia, sehingga peserta memperoleh pengalaman kerja langsung di kawasan industri.
Dengan durasi pelatihan yang relatif singkat, dua hingga tiga bulan, Kemnaker menilai vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) memiliki fleksibilitas tinggi. Ke depan, pelatihan juga dimungkinkan berlangsung langsung di fasilitas industri.
Yassierli menekankan, forum ini menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan lintas kementerian dan pengelola KEK.
“Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Mari kita dorong peningkatan produktivitas bersama,” pungkasnya. ***
