Singasana -Sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tabanan kembali membuahkan hasil konkret. Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., bersama jajaran DPRD Kabupaten Tabanan resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan bersama tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa (17/11).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa, serta dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota dewan, Sekretaris Daerah, para Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah.
Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tabanan atas komitmen serta kesungguhan mereka dalam mengawal seluruh tahapan pembahasan.
Menurutnya, kesepakatan ini merupakan cerminan nyata dari kemitraan harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kesepakatan ini merupakan wujud tanggung jawab bersama sekaligus cerminan kemitraan harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Tabanan,” ujar Bupati Sanjaya.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, postur APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 mencakup pendapatan daerah sebesar Rp2,137 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp2,119 triliun lebih, serta surplus anggaran sebesar Rp18,231 miliar.
Mengingat adanya dinamika fiskal, Bupati Sanjaya menegaskan pentingnya menyusun anggaran secara cermat berbasis skala prioritas.
“Kita menyadari bahwa tantangan keuangan ke depan menuntut kebijaksanaan kita bersama. Keterbatasan fiskal bukanlah halangan, melainkan momentum bagi kita untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien melalui penetapan skala prioritas yang tepat sasaran,” tegasnya.
Selanjutnya, Ranperda APBD 2027 ini akan diserahkan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Budi Artana, yang turut membacakan laporan Badan Anggaran, menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah agar berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna ke-17 yang mengagendakan pidato pengantar Bupati terhadap tiga Ranperda baru, yakni Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Ranperda Pembentukan dan Susunan Organisasi BPBD, serta Ranperda Perubahan Perumda Tirta Amertha Buana.
Terkait Ranperda narkotika, Bupati Sanjaya menyoroti tren peningkatan kasus yang menjadi perhatian serius di Tabanan. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat, tercatat 26 kasus pada tahun 2020, melonjak menjadi 82 kasus pada tahun 2024, dan masih tercatat 72 kasus pada tahun 2025.
“Melalui Ranperda ini, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan dapat dilakukan secara lebih terpadu melalui penguatan koordinasi, edukasi, pencegahan dini, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan korban penyalahgunaan narkotika,” jelasnya.
Sementara itu, pengajuan Ranperda BPBD didasarkan pada Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025 di mana Tabanan berada pada skor 116,72 atau kategori sedang, sehingga penguatan kelembagaan sangat krusial.
Adapun revisi Perda Perumda Tirta Amertha Buana dilakukan untuk menyesuaikan struktur organ dan kepegawaian dengan regulasi terbaru demi mengoptimalkan pelayanan air minum kepada publik.
Melalui rangkaian paripurna ini, Bupati Sanjaya berharap seluruh program yang dirancang dapat berjalan optimal guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM).***

