Yogyakarta-Peneliti Dinamika Politik Indonesia sekaligus Wakil Rektor III Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Arie Sujito, melayangkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai semakin alergi terhadap kritik publik.
Menurutnya, pemerintah tengah menghadapi krisis ganda, yakni krisis ekonomi dan politik, yang kian memperkeruh kondisi sosial masyarakat.
Arie mengungkapkan bahwa berbagai persoalan mendasar di tengah masyarakat—seperti lonjakan pengangguran, ketimpangan sosial, kemerosotan hukum, hingga menurunnya tingkat kepercayaan publik (distrust)—tidak direspons secara serius oleh Presiden.
Ia menilai situasi ini berisiko memicu ketegangan sosial yang lebih luas jika tidak segera dievaluasi.
“Harus kita akui Indonesia sekarang ini sedang mengalami krisis ekonomi dan krisis politik. Di antara sekian banyak spektrum perjalanan sejauh ini, kritik yang muncul ke publik dan keresahan masyarakat nampaknya tidak direspons secara serius oleh Presiden,” ujar Arie Sujito saat ditemui di UGM, Kamis, 8 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Arie menyoroti kinerja para menteri di kabinet yang dinilai gagal menyampaikan realitas di lapangan secara objektif kepada kepala negara.
Kegagalan para pembantu Presiden ini tecermin dari berbagai pidato resmi Presiden yang kerap menimbulkan kontroversi dan dirasakan jauh dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.
Sebagai bentuk nyata dari persoalan tata kelola tersebut, ia mencontohkan pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Masyarakat Desa Mandiri Pangan (KDMP), yang hingga kini masih sarat dengan masalah tata kelola dan indikasi korupsi.
“Sudah selayaknya para menteri membantu Presiden memberi input berdasarkan diskusi publik yang ada dan segera mengambil kebijakan yang orientasinya membenahi. Sekarang ini tidak saatnya lagi gengsi, tapi sebaliknya harus segera direspons atas kelemahan-kelemahan mendasar dari policy itu,” tegas Arie.
Tidak hanya menyoroti aspek eksekutif dan kebijakan program, Arie juga mengingatkan agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak bersikap represif terhadap elemen masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, hingga jurnalis yang menyuarakan kritik konstruktif.
Ia menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya demokrasi agar tidak ambruk.
Konsolidasi yang solid antara masyarakat sipil dan kalangan kampus dinilai sangat mendesak agar apatisme publik tidak bertransformasi menjadi gelombang kemarahan sosial yang membahayakan masa depan tata pemerintahan nasional.
“Jangan musuhi rakyat, jangan musuhi mahasiswa, jangan musuhi pakar. Respon dengan membawa kebijakan yang baik. Justru kritik-kritik yang diberikan itu bisa jadi membawa Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi, jangan alergi pada kritik karena bangsa ini bisa besar juga karena kritik,” pungkasnya.***
