Yogyakarta -Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) secara tegas menyatakan keberatannya terhadap model pembangunan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan kampus.
Alih-alih mendirikan bangunan fisik, UMY justru menyodorkan dua skema keterlibatan berbasis akademik untuk mendukung program strategis nasional tersebut.
Wakil Rektor UMY Bidang Sumber Daya, Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si., menilai kontribusi perguruan tinggi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak selamanya harus diwujudkan dalam bentuk fisik gedung atau dapur di dalam area kampus.
Kampus sendiri terbatas dari sisi lahan, anggaran, dan sumber daya manusia.
“Sementara itu, SPPG yang sudah ada di luar kampus juga sudah cukup banyak,” ujar Prof. Arin, Jumat 15 Mei 2026.
Menurut Prof. Arin, jika alasan pemerintah membangun SPPG di kampus adalah untuk dijadikan living laboratory, hal tersebut tidak harus dilakukan dengan membangun gedung baru.
Ia merinci dua peran konkret yang lebih selaras dengan kapasitas intelektual universitas.
Pertama, mendorong dosen dari berbagai disiplin ilmu seperti gizi, kesehatan, pertanian, hingga manajemen untuk melakukan kajian ilmiah mendalam terhadap SPPG yang sudah beroperasi di luar kampus.
“Perguruan tinggi dapat memberikan masukan terkait komposisi gizi, langkah pencegahan keracunan makanan, maupun evaluasi dari sisi efisiensi anggaran,” jelas Guru Besar Ilmu Pemerintahan tersebut.
Kedua, UMY menawarkan skema magang langsung bagi mahasiswa di lapangan.
Mahasiswa dari program studi relevan dapat diterjunkan ke unit-unit SPPG yang sudah ada untuk mendapatkan pengalaman praktis tanpa membebani kampus dengan biaya operasional dapur baru.
Lebih lanjut, Prof. Arin menyoroti, Muhammadiyah sebenarnya sudah memiliki modalitas yang kuat. Jaringan amal usaha Muhammadiyah, mulai dari tingkat TK hingga SMA, merupakan sasaran langsung dari program MBG.
Hal ini membuat UMY secara organik sudah terhubung dengan ekosistem penerima manfaat.
“Kita mendukung dari sisi sumber daya manusia. Selain itu, karena banyak amal usaha pendidikan Muhammadiyah bergerak di lingkup TK, SD, SMP, hingga SMA, sebenarnya kita sudah terhubung langsung dengan SPPG itu sendiri,” ungkapnya.
Kendati demikian, Prof. Arin meyakini kolaborasi dengan SPPG Muhammadiyah yang telah berjalan jauh lebih efisien dan berkelanjutan.
Strategi ini dianggap sebagai jalan tengah agar universitas tetap berkontribusi pada program nasional tanpa harus mengorbankan identitasnya sebagai lembaga ilmu pengetahuan.
“Kalau tujuan membangun SPPG adalah menjadi living laboratory, itu tidak harus berada di dalam kampus,” pungkasnya.***
