Malang – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta dilakukan evaluasi total dalam tata kelola persepakbolaan Indonesia pascatragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang Jawa Timur yang merenggut ratusan nyawa.
Kepala Negara menegaskan itu usai meninjau kondisi Stadion Kanjuruhan pascatragedi sepakbola pada Sabtu 1 Oktober 2022
Usai meninjau kondisi stadion, Presiden memandang tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh banyak faktor. Setelah melihat gambaran stadion, problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam.
“Ditambah kepanikan yang ada, tapi itu saya hanya melihat lapangannya,” ucap Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Rabu, 5 Oktober 2022.
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan tata kelola persepakbolaan Indonesia perlu diperbaiki secara keseluruhan, baik dalam hal tata kelola pertandingan, stadion, penonton, hingga pengamanan.
Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menyatakan kesiapannya untuk membantu memperbaiki tata kelola tersebut.
“Saya kira kita memang perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan,” sambungnya.
Ditegaskan, semuanya harus dievaluasi total agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.
Kehadiran TGIPF untuk mencari tahu secara detail penyebab utama atas terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan.
Tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai Menko Polhukam Mahfud MD itu diharapkan segera bisa menyelesaikan tugasnya.
Dengan demikian, bisa diketahui betul-betul penyebab utama dari tragedi tanggal 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Malang.
Tim gabungan tersebut nantinya akan mengumpulkan fakta dan segala informasi dari berbagai pihak untuk kemudian disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Tim akan berbagi tugas sesuai bidangnya masing-masing.
“Sanksi dari PSSI ada. Pidana nanti yang mengumumkan dari Polri, jadi dibagi-bagi,” katanya menegaskan.
Kementerian PU juga akan menyampaikan audit untuk bangunan namun secara keseluruhan nanti tim gabungan independen pencari fakta yang akan menyampaikan.***