Wagub Cok Ace: Penertiban Gepeng dan Pengamen Jalanan Dilakukan Secara Manusiawi

Denpasar – Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) memandang keberadaan pengemis (gepeng) serta pengamen berpakaian adat Bali bisa merusak citra Bali. Dia berharap bisa dilakukan penertiban pihak-pihak yang berwenang, namun tentu saja rasa kemanusiaan lebih dikedepankan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gepeng Dan Pengemis Jalanan bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (25/1/2022).

“Jadi pertama-tama tentu kita bina dulu, diajak bekerja bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, atau dipulangkan. Kita tidak bicara sanksi, pokoknya kita kedepankan asas kemanusiaan terlebih dahulu. Jika terus dilakukan berulang-ulang baru akan dikenakan sanksi,” ujarnya.

Wagub Cok Ace: Pariwisata Bali Masih Relevan untuk Pertumbuhan Ekonomi

Menurutnya untuk alasan kurangnya mata pencaharian, pandemi Covid-19 selalu menjadi alasan klasik pengamen berpakaian adat bali setiap kali diamankan Satpol PP. Padahal mereka bukan dari kelompok yang terdampak langsung dari pandemi ini.

“Jika dilihat dari peralatan yang mereka gunakan, harganya tergolong mahal. Bahkan membaca teks lagu melalui telepon pintar. Takutnya mereka ada yang membiayai,” sambungnya yang dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov Bali I Dewa Nyoman Rai Darmadi.

Tokoh Puri Ubud itu pun melanjutkan, Satpol PP sudah kerap kali melakukan penertiban, dan mereka kewalahan. Karena begitu diamankan, kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk dipulangkan, ternyata pengamen tersebut kembali turun ke jalan.

“Dari dulu sebenarnya sudah ada. Hanya saja saat pandemi ini meningkat dan beralih menggunakan pakaian adat Bali,” tuturnya.

Astra Motor Bali Siapkan Kredit Kendaraan Syarat Mudah hingga Bunga Murah

Wagub membeberkan peran dan tugas instansi yang dilibatkan dalam rapat tersebut. Diantaranya Disnaker untuk memberikan solusi tentang lahan pekerjaan bagi mereka.

“Di Bali saat ini banyak ada proyek besar yang membutuhkan ribuan tenaga kerja. Untuk itu saya undang PUPR. Jika saja datang Kepala Dinas PUPR tentu dengan segera bisa memberikan jawaban. Meminta para kontraktor untuk mempekerjakan masyarakat lokal. Proyek besar dari pusat itu untuk memberikan lapangan pekerjaan,” tutupnya. ***