BI Terus Dorong Berdaulatnya Uang NKRI

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana

DENPASAR – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana menegaskan dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan pencetakan Rupiah sesuai kebutuhan masyarakat yang juga juga akan mendorong agar uang rupiah bisa berdaulat di negeri sendiri.

“BI senantiasa memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat dapat tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar,” kata Iman dalam sambutannya edukasi uang rupiah di Gedung BI Bali, Renon Denpasar, Rabu (18/1/2017).

Sebagai bagian dari siklus pengelolaan uang, Bank Indonesia secara rutin melakukan penarikan uang yang tidak layak edar di masyarakat dan menggantikannya dengan uang dalam kondisi layak edar atau yang baru dicetak.

Demikian pula, uang Rupiah TE 2016 dicetak dan diedarkan untuk menggantikan uang tidak layak edar yang ditarik, sehingga tidak menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. “Dengan siklus tersebut, jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjaga sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan menunjuk badan usaha milik negara, yaitu Perum Peruri, sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah. BI menegaskan bahwa pencetakan uang Rupiah TE 2016 dilakukan seluruhnya oleh Perum Peruri.

Dalam proses pencetakan, Bank Indonesia menyerahkan bahan uang kepada Perum Peruri dalam jumlah tertentu. Perum Peruri kemudian melaksanakan pencetakan uang dan menyerahkannya kembali ke Bank Indonesia, dengan jumlah sesuai dengan bahan uang yang diserahkan oleh Bank Indonesia.

Dalam proses ini, dilaksanakan pula verifikasi/penghitungan ulang oleh Bank Indonesia. “Pengelolaan uang Rupiah dilaporkan Bank Indonesia secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),” sambungnya.

Selain itu, untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melakukan audit secara berkala terhadap Bank Indonesia. Pelaksanaan audit oleh BPK-RI dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, terdiri dari audit umum dan audit terkait pengelolaan uang.

Sesuai UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang dapat menentukan keaslian uang Rupiah. Masyarakat dapat meminta klarifikasi atas uang Rupiah yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia.

Demikian juga, BI akan melakukan penelitian terhadap uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang dimintakan klarifikasi oleh masyarakat. Informasi hasil penelitian atas uang Rupiah yang diragukan keasliannya akan disampaikan kepada masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari sejak Bank Indonesia menerima permintaan klarifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian atas uang Rupiah yang diragukan keasliannya, Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang dinyatakan asli sebesar nilai nominal. Dalam hal uang Rupiah dinyatakan tidak asli, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dan menyerahkan fisik uang Rupiah tidak asli kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI termasuk di daerah terpencil dan daerah terluar Indonesia.

“Kami sangat berharap, melalui kegiatan yang diselenggarakan pada pagi hari ini, kita dapat memberikan penghargaan pada mata uang sendiri untuk mendorong berdaulatnya Rupiah di negeri sendiri,” demikian Iman. (gek)