Denpasar -Pasar properti residensial di Bali pada triwulan II 2026 menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) di pasar primer pada periode tersebut tumbuh sebesar 1,02 persen secara tahunan (year-on-year / yoy).
Angka pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yang berada di angka 0,87 persen (yoy).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani, menjelaskan akselerasi IHPR tersebut utamanya didorong oleh kenaikan harga pada segmen properti menengah dan besar.
“Peningkatan IHPR Provinsi Bali pada triwulan II 2026 utamanya disebabkan oleh kenaikan harga jenis properti menengah dengan luas bangunan antara 36 meter persegi sampai dengan 70 meter persegi, serta properti besar dengan luas bangunan di atas 70 meter persegi,” ujar Achris Sarwani dalam siaran pers resmi yang diterbitkan di Denpasar, Jumat (14/8/2026).
Berdasarkan data survei, masing-masing segmen tersebut mengalami peningkatan harga sebesar 1,52 persen (yoy) dan 0,82 persen (yoy).
Lebih lanjut, Achris memaparkan bahwa pertumbuhan IHPR ini terutama dipicu oleh kenaikan harga bangunan yang sangat dipengaruhi oleh peningkatan biaya faktor produksi di lapangan. Tekanan biaya produksi tersebut dirasakan langsung oleh para pelaku usaha di sektor perumahan.
“Sebanyak 81,3 persen responden menyatakan kenaikan harga bahan bangunan menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga rumah. Kondisi ini kemudian diikuti oleh peningkatan upah tenaga kerja yang disampaikan oleh 46,9 persen responden,” ungkap Achris.
Selain harga material dan upah pekerja, survei BI Bali juga mencatat adanya tekanan tambahan pada struktur biaya pengembang. Tekanan tersebut berasal dari peningkatan biaya perizinan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan.
Di tengah tren kenaikan harga properti yang terus berjalan, para pengembang di Bali mengungkapkan bahwa sejumlah faktor masih menjadi tantangan tersendiri dalam mendongkrak penjualan properti residensial primer.
Beberapa hambatan utama yang dihadapi meliputi tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), keterbatasan ketersediaan lahan, beban pajak yang harus ditanggung, serta ketentuan besarnya uang muka atau down payment (DP) pembelian rumah.
Dari sisi pembiayaan pembangunan, survei menunjukkan bahwa sumber pendanaan utama bagi pengembang di Bali masih bertumpu pada dana internal atau dana sendiri (developer) dengan pangsa mencapai 56,6 persen.
Sementara itu, sumber pendanaan lainnya berasal dari pinjaman bank sebesar 35,3 persen, dana nasabah sebesar 5,9 persen, serta pinjaman dari lembaga keuangan non-bank sebesar 2,2 persen.
Sebaliknya, dari sisi konsumen, skema pembiayaan perbankan melalui KPR masih mendominasi pilihan masyarakat dalam kepemilikan hunian.
Porsi pembelian rumah dengan skema KPR tercatat sebesar 67,6 persen dari total keseluruhan transaksi pembelian rumah di pasar primer.
Menatap periode mendatang, para pengembang dan responden survei memperkirakan harga properti residensial di Bali masih akan melanjutkan tren peningkatan pada triwulan III 2026.
Kenaikan harga diprediksi akan terjadi pada komponen harga tanah maupun harga bangunan rumah, baik untuk transaksi yang dilakukan secara tunai maupun melalui fasilitas KPR.
Kendati demikian, Achris Sarwani menambahkan bahwa ekspektasi kenaikan harga pada triwulan berikutnya diperkirakan akan berlangsung secara relatif terbatas.
Langkah ini mencerminkan sikap kehati-hatian para pelaku usaha dalam melakukan penyesuaian harga jual, mengingat kondisi penjualan di lapangan saat ini masih harus menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang dinamis.***
