Kuta -Pemerintah Indonesia resmi mempertemukan delegasi dari 35 negara, organisasi internasional, lembaga manajemen kolektif, hingga para pelaku industri kreatif dalam forum bertajuk Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum ini berlangsung di Bali pada 7–9 Oktober 2026 guna membahas tiga persoalan utama: transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas sistem royalti lintas batas.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan arus lalu lintas karya seni dan digital kini bergerak sangat cepat menembus batas negara.
Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bersama untuk memastikan sistem dan aturan main yang ada mampu melindungi hak-hak ekonomi para pencipta secara adil.
“Melalui Dialog Global tentang Tata Kelola Royalti Hak Cipta Lintas Negara di Era Digital ini, kami berupaya mendorong adanya aturan main dan sistem bersama, agar royalti hak cipta yang semakin cepat mengalir melintasi batas negara ini dapat dicatat, dihitung, dan dibagikan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil,” ujar Supratman.
Supratman menambahkan, penyelesaian masalah royalti lintas negara tidak hanya berfokus pada regulasi hak cipta semata, melainkan menuntut adanya koordinasi lintas lembaga serta integrasi sistem informasi yang mumpuni.
Oleh karena itu, forum ini dihadirkan sebagai ruang strategis bagi berbagai negara untuk saling berbagi praktik terbaik tanpa harus menepis kerangka hukum nasional masing-masing yurisdiksi.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, menyoroti bahwa akar permasalahan royalti lintas batas umumnya bukan bersumber dari sengketa hukum hak cipta, melainkan hambatan pada aspek pertukaran informasi.
Ketidaklengkapan data kepemilikan, minimnya metadata, serta perbedaan standar antar-sistem kerap menyulitkan proses pencocokan penggunaan karya dengan pemegang hak aslinya.
“Friksi dalam royalti lintas batas jarang sekali merupakan sengketa mengenai hukum hak cipta. Tantangan utamanya adalah pertukaran informasi,” kata Hermansyah.
Hermansyah menjelaskan kompleksitas tersebut bermula sejak tahapan pencatatan karya, pelaporan penggunaan, hingga proses rekonsiliasi yang menghubungkan data digital dengan pemegang hak.
Berdasarkan data Konfederasi Internasional Perhimpunan Pencipta dan Komposer (CISAC), total penerimaan royalti global mencapai 13,97 miliar euro pada tahun 2024, di mana 5,14 miliar euro di antaranya berasal dari sektor digital. Kendati demikian, konsentrasi penerimaan tersebut masih didominasi oleh wilayah Eropa dan Amerika Utara.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Indonesia tengah mengoptimalkan pengembangan Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM) serta Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Melalui langkah ini, Indonesia berupaya membangun interoperabilitas yang andal agar aliran royalti dari platform digital global dapat diterima secara transparan oleh para kreator lokal maupun internasional.***

