Jakarta– Pernyataan Presiden yang menyarankan masyarakat untuk menanam padi sendiri jika tidak ingin membeli beras dengan harga mahal menuai sorotan tajam.
Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai saran tersebut tidak elok dan kurang etis disampaikan oleh seorang pemimpin.
Menurutnya, publik sebagai konsumen beras memiliki hak penuh untuk mempertanyakan dan menuntut harga yang wajar.
Mengingat beras adalah komoditas pangan paling strategis, pemerintah tidak seharusnya memberikan respons yang bersifat defensif terhadap keluhan warga.
“Pernyataan tersebut sungguh tidak elok dan tidak etis. Masyarakat berhak atas harga yang wajar untuk kebutuhan pokok mereka,” ujar Tulus.
Dalam pandangannya, isu kenaikan harga beras seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi hilir, tetapi juga dari sisi keadilan bagi petani.
Tulus mempertanyakan apakah kenaikan harga beras saat ini benar-benar memberikan keuntungan bagi petani, atau justru hanya memperkaya segelintir pihak.
“Masalahnya, apakah kenaikan harga ini benar-benar dinikmati petani, atau justru terserap oleh pedagang besar dan kelompok tengkulak?” tambahnya.
Lebih lanjut, Tulus mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terkait tata niaga pangan.
Ia ingin memastikan apakah kenaikan harga beras merupakan mekanisme pasar yang wajar atau memang terjadi distorsi akibat ulah para perantara atau *middle man* yang bermain di balik layar.
Sebagai penutup, Tulus menekankan bahwa keluhan warga adalah hal yang sangat wajar.
Ia berharap Presiden dapat lebih bijak dalam merespons keresahan publik dengan cara membenahi tata niaga pangan agar harga beras tetap adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. ***
