Kurangi Risiko Bahaya Tsunami, BNPB Minta Pemda Menjaga Hutan Pantai

13 Januari 2019, 00:00 WIB
hutan
Keberadaann hutan pantai bisa mengurangi risiko bahaya tsunami/bnpb

PANDEGLANG – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menegaskan keberadaan hutan pantai menjadi salah satu upaya mitigasi dalam mengurangi risiko bahaya tsunami di masa depan.

Doni melihat manfaat dari hutan pantai bagi masyarakat yang berada di sepanjang pantai yang termasuk dalam zona merah bahaya gempa bumi dan tsunami. Dicontohkan, beberapa jenis pohon yang dapat ditemui di beberapa tempat dan berfungsi sebagai penahan alami dari hantaman tsunami.

Sebut saja, jenis pohon dapat ditanam dan cocok di pinggir pantai seperti pohon pule, ketapang, mahoni, waru, beringin dan kelapa.

“Ini sebagai tujuan kita mengurangi bencana, maka sejak sekarang kita siapkan. Kawasan di zona merah Selat Sunda ini sudah harus mempersiapkan diri dari sekarang,” katanya di Pandeglang, Banten pada Sabtu (12/1/2019).

Guna melakukan penanaman pobon perawatan dan menjadi kokoh sehingga mungkin 10 tahun, 20 tahun 30 tahun yang akan datang terjadi lagi perstiwa seperti ini (tsunami). “Masyarakat dapat terlindungi dan korban seminim mungkin,” sambung Doni.

Penanaman pohon nantinya diserahkan kepada pemerintah kabupaten setempat, termasuk melibatkan dinas kehutanan provinsi. Penanaman nantinya memperhatikan juga berapa panjang pantai, dan setiap wilayah tentu ada lapisan.

“Kami minta Bupati untuk menyusun rencana dan mengajukan ke BNPB. Kebutuhan apa yang dapat kita usulkan nanti ke Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Terkait mitigasi dan pencegahan terhadap wilayah yang rawan gempa dan tsunami tersebut, Doni menjelaskan beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan semua pihak, seperti kesiapsiagaan masyarakat.

Sosialisasi harus terus diberikan ke semua lapisan masyarakat oleh semua komponen, termasuk para ulama. Kemudian, Doni menekankan pada latihan yang menyentuh hingga tingkat rukun warga yang berada di kawasan zona merah.

Sedangkan terkait aturan, seperti peraturan daerah terhadap seluruh pengelola hotel untuk memperhatikan masalah konstruksi. Kawasan pantai ini sebenarnya memiliki sebuah shelter tsunami. Namun pembangunan shelter belum sempurna dikarenakan permasalahan administrasi.

Untuk itu, Kepala BNPB berharap nantinya shelter yang sudah dibangun tersebut tetap dapat digunakan untuk kepentingan kebencanaan. Pakar tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Abdul Muhari menyampaikan, hutan pantai ini dapat mengurangi laju energi tsunami dan menahan koral besar.

Abdul mengatakan, karakter tsunami di kawasan ini membawa koral hingga 10 ton ke darat. Oleh karena itu, pohon-pohon dengan diameter besar dapat menahan laju koral tersebut. Dilihat dari jejak historis, kawasan Pantai Binuangeun pernah terdampak tsunami pada 300, 1.700 dan 3.000 tahun lalu.

Tersimpan energi potensi bencana yang belum dapat diketahui kapan terjadinya. Ia menekankan, jejak tsunami ini menunjukkan bahwa pemda dan masyarakat setempat harus meningkatkan kesiapsiagaan.

“Dengan memperkuat upaya mitigasi, menyiapkan rute evakuasi, dan melakukan tata ruang yang berbasis risiko bencana,” tutupnya. (rhm)

Artikel Lainnya

Terkini