Masyarakat Resah, Presiden Jokowi Diminta Ambil Alih Komando Penanganan Corona

Anggota Komisi IV DPR-RI, Fauzi H Amro/ist

Jakarta – Presiden Joko Widodo diminta mengambilalih komando penanganan virus corona Covid-19 mengingat masalah wabah ini kian menimbulkan kecemasan tinggi di masyarakat.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPR-RI, Fauzi H Amro yang menyoroti perubahan kebijakan Presiden Jokowi dalam penanganan virus corona dan peran kontroversi Luhut Binsar Panjaitan yang mendadak mengurus penanganan covid-19.

Menurut Fauzi, Presiden Jokowi memiliki mandat dari rakyat Indonesia, seharusnya mengambil alih komando penangan wabah corona atau covid-19 di Indonesia.

“Para menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya, bertugas membantu presiden. Selain itu, Presiden Jokowi mestinya mendengarkan aspirasi publik dan mengokomidir inisiatif berbagai Pemerintah Daerah dalam penanganan wabah virus corona,” ujar Fauzi melalui keterangan persnya di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Ada baiknya Presiden mendengarkan suara-sauara nurani rakyat dan juga mengakomodasi berbagai inisiatif Pemerintah Daerah, karena merekalah yang paling tahu apa yang terjadi di daerah masing-masing.

Mereka sudah sangat risau dengan wabah corona, yang korbannya tiap hari mengalami peningkatan, sehingga beberapa daerah mengambil inisiatif menerapkan karantina daerah.

“Mestinya kebijakan itu diapresiasi oleh Pemerintah Pusat, bukannya malah diancam diberi sangsi,” tandasnya.

Trend jumlah korban wabah virus corona terus meningkat, membuat masyarakat Jakarta di beberapa wilayah sudah melakukan lockdown atau karantina mandiri tingkat RT-RW.

“Mereka ketakutan wabah ini berlangsung lama. Upaya warga itu juga dipicu tidak ada kejelasan sikap pemerintah dalam penanganan covid-19,” sambung Fauzi.

Dia menilai kebijakan Pemerintah Pusat dalam penangan wabah virus corona selain lambat, juga plin plan. Misalnya awalnya Presiden Jokowi melarang orang mudik untuk membatasi penyebaran corona.

Namun belakangan Luhut bersama Jubir Presiden tiba-tiba meralat kebijakan tersebut dan membolehkan mudik. “Kebijakan ini tak sejalan berbagai upaya Pemerintah Daerah membendung atau memutus laju persebaran virus corona,”sebut Fauzi

Fauzi mengatakan, kebijakan membolehkan mudik itu juga tak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Melalui kebijakan PSSB, Pemerintah Pusat terkesan mau melimpahkan urusan penanganan corona ke daerah. Pemerintah Pusat tak mau menerapkan kebijakan karantina wilayah karena tidak siap mensuplai kebutuhan pangan masyarakat sesuai diwajibakan Undang-Undang Karantina.

“Dalam Pedoman PSSB baru dikeluarkan Menteri Kesehatan, ada kewajiban Kepala Daerah memastikan suplai pangan, bila ingin daerahnya ditetapkan dalam status PSSB,”ungkapnya.

Politisi Partai Nasdem ini, menambahkan, dalam situasi darurat kesehatan seperti sekarang, pemerintah pusat berkewajiban memastikan ketersedian pangan masyarakat yang saat ini ditengah dililit berbagai kesulitan ekonomi.

Kebijakan Pusat yang selalu berubah-ubah dan tidak mengakomodir inisiatif daerah lanjut alumnus HMI ini, bisa menimbulkan daerah kehilangan kepercayaan pada Pemerintah Pusat, terlebih Pemerintah Pusat terlihat lambat dalam mengambil kebijakan strategis dalam penanganan covid-19.

Belum lagi, penanganan covid-19 ini di Pemerintah Pusat seperti tidak satu komando, ada Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dipimpin Kepala BNPB, Doni Monardo. Disisi lain Luhut juga ditunjuk sebagai koordinator penanganan Covid-19.

“Kalau kita mencermati, dari periode pertama Pemerintahan Jokowi hingga saat ini, peran Luhut seperti disampaikan banyak pihak sudah seperti Perdana Menteri,” tukasnya.

Indonesia, semestinya harus belajar dari negara-negara yang juga diserang wabah virus corona seperti China, Italia, Iran, Korea Selatan, Jerman, Arab Saudi, Ghana dan lain-lain.

“Pemimpin mereka lebih mengedepankan penyelamatan rakyat dari pada ekonominya. Seperti kata Presiden Ghana, ekonomi bisa dibangkitkan, tapi orang yang meninggal tidak bisa dibangkitkan. Nah ekonomi itu bisa baik, kalau kesehatan masyarakat terjamin,” tutupnya. (rhm)