Kemenkum Hibahkan Lahan 6,3 Hektar untuk Sekolah Rakyat di Tangerang

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi menghibahkan lahan seluas 62.966 meter persegi atau sekitar 6,3 hektar kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Lahan luas yang berlokasi di Kota Tangerang ini nantinya bakal disulap menjadi gedung sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan Kemenkum terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan penyerahan ini hasil kolaborasi erat antarinstansi pemerintah.

“Ini sudah kami rencanakan sejak lama bersama Menteri Sosial. Alhamdulillah, hari ini sertipikat tanahnya sudah resmi kami serahkan agar bisa segera dibangun sekolah rakyat,” ujar Supratman dalam acara serah terima di Graha Pengayoman, Kamis (18/06/2026).

Tidak berhenti di situ, Kemenkum juga menyatakan kesiapannya untuk melepas aset negara lainnya jika memang dibutuhkan untuk mendukung program-program strategis pemerintah yang bermanfaat langsung bagi rakyat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyambut antusias hibah lahan ini. Menurutnya, mencari lahan untuk pembangunan sekolah permanen di wilayah perkotaan seperti Tangerang memang tidak mudah, sehingga bantuan dari Kemenkum ini sangat berarti.

Gus Ipul bahkan membocorkan inisiatif ini murni datang dari pihak Kemenkum sendiri.

“Pak Menteri Hukum ini luar biasa, bahkan sebelum kami minta, beliau sudah menawarkan,” ucapnya.

Gus Ipul,  berencana menyerahkan aset pribadi berupa tanah dan bangunan di Sulawesi Tengah untuk dimanfaatkan sebagai sarana belajar sekolah rakyat.

Bagi yang belum tahu, sekolah rakyat adalah program strategis pemerintah yang fokus memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dengan adanya sinergi antar kementerian ini, diharapkan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa segera dikebut, sehingga anak-anak yang membutuhkan bisa mendapatkan fasilitas belajar yang layak dan inklusif. ***