Gelombang Protes Mahasiswa UII di Yogyakarta: Soroti Ekonomi Sulit hingga Tuntut Reformasi Polri

Yogyakarta– Suasana kawasan Malioboro hingga depan gedung DPRD DIY tampak berbeda pada Senin (15/6/2026). Ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap kondisi negara saat ini.

Membawa tajuk yang cukup provokatif, ‘Menuju Indonesia Bangkrut’, massa aksi sudah memulai pergerakan sejak pagi.

Mereka melakukan long march dari kawasan Kotabaru menyusuri ikon wisata Malioboro sebelum akhirnya berkumpul di depan kantor DPRD DIY tepat pukul 12.00 WIB.

Setibanya di lokasi, gerbang kantor legislatif tersebut tampak tertutup rapat.

Tak surut semangat, massa tetap menyampaikan orasi lantang di depan halaman gedung, menuntut perhatian para wakil rakyat.

Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mahasiswa menilai program tersebut sarat dengan kepentingan elite politik dan minim melibatkan masyarakat lokal.

“Kebijakan ini dibuat oleh mereka (DPR), untuk mereka sendiri. Dampaknya, yang kaya makin kaya, yang miskin justru kian terhimpit,” seru salah satu orator di tengah aksi.

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum UII, Muhammad Radin Nabil Akbar, menambahkan,  aksi ini membawa enam tuntutan utama yang berfokus pada ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, mahalnya harga BBM, hingga sulitnya masyarakat mendapatkan subsidi Pertalite.

“Kami juga menyoroti maraknya PHK dan minimnya lapangan kerja. Ironisnya, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pemerintah justru terlihat memperluas kewenangan aparat kepolisian melalui revisi undang-undang,” ujar Nabil.

Aksi ini juga sempat diwarnai isu viral terkait unggahan anggota DPRD DIY, Ika Fatma Negara, di Instagram.

Dalam unggahannya, aksi mahasiswa dianggap hanya memperjuangkan subsidi BBM bagi pengguna mobil dan menjauhkan rakyat dari program MBG.

Menanggapi hal tersebut, Nabil menegaskan, menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang.

Ia berharap DPRD DIY tidak sekadar tutup mata, melainkan bisa menjadi penyambung lidah untuk meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

“Kami berharap DPRD bisa menyampaikan tuntutan kami ke tingkat pusat. Meskipun saat ini pergerakan baru melibatkan internal fakultas di UII, kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan kampus lain di Yogyakarta ke depannya,” tambah Nabil.

Aksi yang berlangsung kondusif ini kemudian ditutup dengan pergerakan massa menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, di mana mereka kembali membacakan poin-poin tuntutan sebagai bentuk pernyataan sikap resmi.

6 Poin Tuntutan Mahasiswa UII:

Pertama, Menghentikan total program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES).

Kedua, Menurunkan harga BBM dan bahan pokok.

Ketiga, Memperbaiki tata kelola kebijakan fiskal dan keuangan negara.

Keempat, Menuntut kejelasan reformasi Polri dan revisi UU Polri.

Kelima, Menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.

Keenam, Memperbaiki pola komunikasi pemerintah dan mengakui kesalahan kebijakan yang ada. ***