Usulan Rokok Murah untuk Warga Miskin Menuai Kritik Keras, Disebut Merendahkan Martabat

Tulus Abadi mengungkapkan, rumah tangga kategori miskin justru menghabiskan 10 hingga 11 persen pendapatannya untuk konsumsi rokok, sementara pengeluaran untuk kebutuhan nutrisi seperti lauk-pauk hanya berada di kisaran 3,5 persen

19 Juni 2026, 21:52 WIB

Jakarta – Usulan agar pemerintah mengizinkan pabrik rokok memproduksi rokok dengan harga lebih murah khusus untuk masyarakat kurang mampu memicu reaksi keras.

Gagasan yang disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Andi Yuliani Paris, dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan tersebut dianggap tidak elok dan dinilai merendahkan derajat masyarakat kecil.

Tulus Abadi, pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), menilai pernyataan tersebut sangat memalukan bagi seorang wakil rakyat.

Menurutnya, pemahaman kebijakan sang legislator sangat dangkal, terutama karena mengabaikan fakta rokok adalah produk adiktif yang seharusnya dikendalikan, bukan justru dimudahkan aksesnya.

Pernyataan tersebut sangat memalukan dan merendahkan martabat masyarakat menengah ke bawah.

“Seolah-olah karena mereka miskin, lalu layak diberikan produk beracun yang justru bisa merusak kesehatan dan memiskinkan mereka lebih dalam,” tegas Tulus saat menanggapi usulan tersebut.

Tulus memaparkan fakta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya ironi dalam pengeluaran rumah tangga miskin.

Saat ini, rumah tangga kategori miskin justru menghabiskan 10 hingga 11 persen pendapatannya untuk konsumsi rokok, sementara pengeluaran untuk kebutuhan nutrisi seperti lauk-pauk hanya berada di kisaran 3,5 persen.

Ia menilai, memfasilitasi rokok murah bagi warga miskin sama saja dengan melanggengkan kemiskinan itu sendiri.

Kebijakan seperti ini justru menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan.

Jika masyarakat terus dibiarkan terjebak dalam ketergantungan pada produk yang merusak, mereka akan semakin sulit untuk berdaya dan rentan dimanipulasi oleh kepentingan politik yang tidak mendidik,” pungkasnya.***

Berita Lainnya

Terkini