Pemanfaatan Laut dan Pesisir sebagai Destinasi Wisata Bahari Dibarengi Regulasi Ketat

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku siap berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang dipimpin oleh Sandiaga Uno, dalam upaya membangkitkan kembali pariwisata Indonesia, khususnya bidang wisata bahari, yang terpuruk imbas pandemi Covid-19/ist

Denpasar – Pemanfaatan kawasan laut maupun pesisir sebagai destinasi
wisata bahari harus dibarengi dengan regulasi dan pengawasan ketat supaya
ekosistem dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku siap
berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) yang dipimpin oleh Sandiaga Uno, dalam upaya membangkitkan
kembali pariwisata Indonesia, khususnya bidang wisata bahari, yang terpuruk
imbas pandemi Covid-19.

“Saya senang dengan tagline Menteri Pariwisata, Bangga Wisata Indonesia. Kami
punya potensi khususnya sektor wisata bahari,” kata Menteri Trenggono dalam
keterangan resmi Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Kamis (7/1/2021).

Dukungan ini sebelumnya disampaikan Menteri Trenggono dalam rapat koordinasi
virtual Bangga Berwisata di Indonesia yang dipimpin Menko Maritim dan
Investasi Luhut Pandjaitan. Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah menteri
termasuk Menteri Sandiaga Uno.

Menteri Trenggono menjelaskan, hasil survey tim KKP di lapangan sebenarnya
banyak spot wisata bahari belum tereksplorasi padahal punya keunikan
tersendiri yang berpotensi menarik perhatian wisatawan lokal maupun
mancanegara.

Selain keunikan dan keindahan di bawah laut, ada juga kawasan pesisir dan
hutan mangrove yang memiliki potensi serupa.

“Salah satunya ada taman nasional perairan bawah laut Sawu, taman wisata
perairan pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, dan seterusnya sampai Laut
Banda. ada juga namanya potensi wisata paus. Kemudian juga di Labuan Jambu
(Sumbawa), Gorontalo, dan Probolinggo. Ini wisata bawah laut,” jelasnya.

Namun menurutnya, pemanfaatan kawasan laut maupun pesisir sebagai destinasi
wisata bahari harus dibarengi dengan regulasi dan pengawasan ketat supaya
ekosistem dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Seluruh potensi ini yang mana yang paling bagus dan Kemenpar bisa menentukan.

“Kami siap bekerja sama dan mendukung di wilayah-wilayah itu untuk kemudian
kita jaga, kita regulasi bahwa wilaah itu tidak boleh dilakukan kegiatan lain
selain untuk kepentingan pariwisata,” terangnya.

Menteri Sandiaga Uno menyambut baik dukungan dari KKP untuk bangkitnya sektor
pariwisata Indonesia. Selain itu, dia mengusulkan agar kapal-kapal sitaan
hasil operasi illegal-fishing dapat mendukung bergeraknya pariwisata bahari
Indonesia.(rhm)