Pemerintah Diminta Tunjuk Orang Papua Pimpin PT Freeport

Senator Mervin Komber saat bertemu masyarakat Manokwari

MANOKWARI – Penguasaan saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51 persen harus diikuti kebijakan lanjutan yang berorientasi kepentingan nasional salah satunya dengan menunjuk orang Papua untuk memimpin perusahaan tambang emas itu.

Hal itu disampaikan anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat, Mervin I S Komber di Manokwari, Sabtu (20/10/2018). Menurut Mervin, berbagai kebijakan pemerintah itu harus berorientasi kepada kepentingan nasional termasuk juga bagi masyarakat dan dan daerah Papua.

Sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia menguasai saham mayoritas PT Freeport maka perlu melakukan dua kebijakan. “Pertama adalah PT Freeport harus dipimpin oleh orang asli Papua, tegas dia.

Artinya, pemerintah harus menunjuk orang asli Papua menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. “Kebijakan kedua adalah pemerintah harus memaksa PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di wilayah Papua,” tegas Mervin lagi.

Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini menambahkan, pemerintah Indonesia harus berdaulat atas pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Kedaulatan itu sebagaimana tercermin dari bagaimana peran orang asli Papua sebagai Presiden Direktur PT Freeport dan bagiamana komitmen PT Freeport untuk membangun smelter di wilayah Papua.

“Jika pembangunan smelter dilakukan di luar wilayah Papua maka tidak ada dampak yang signifikan bagi masyarakat dan daerah Papua,” demikian Mervin. (rhm)