Refleksi Pahit di Balik Gemerlap Angka: Benarkah Bangsa Kita Sedang ‘Sakit’?

Bogor– Di tengah hiruk-piruk narasi kemajuan pembangunan, sebuah refleksi kritis muncul mengenai kondisi fundamental bangsa Indonesia saat ini.

Ironi besar seolah terpampang nyata: negeri yang kaya raya dengan cadangan nikel, emas, hingga batubara ribuan triliun rupiah, namun masih menyisakan 160 juta jiwa penduduk dalam jeratan kemiskinan menurut data Bank Dunia.

Fenomena ini memicu kekhawatiran mendalam bagi para pemerhati sosial. Pengamat sosial yang berbasis di Bogor, Hasbi Indra, menilai ada sesuatu yang salah dalam perjalanan bangsa ini mencapai cita-cita konstitusinya.

Menurutnya, Indonesia seolah terjebak dalam citra “naif” yang memprihatinkan.

Krisis Kejujuran dan Kecerdasan
Hasbi menyoroti dua nilai fundamental manusia yang kian luntur, yakni kecerdasan dan kejujuran. Padahal, puluhan tahun pendidikan telah diupayakan dengan anggaran ribuan triliun.

“Kita melihat ada kontradiksi. Pendidikan kita kiblatnya ke negeri kapitalis, tapi hasilnya malah mandek. Kita mengaku modern tapi tidak mampu mengolah kekayaan alam sendiri untuk kemakmuran rakyat,” ujar Hasbi Indra saat berbincang mengenai kondisi sosial terkini di Bogor (13/4).

Ia menambahkan kejujuran kini menjadi barang langka. Predikat sebagai salah satu negara terkorup di dunia menjadi noda hitam yang sulit dihapus. Pancasila, bagi sebagian pihak, dianggap hanya menjadi slogan pemersatu tanpa makna mendalam dalam praktik ekonomi maupun hukum.

Lebih jauh, Hasbi mencermati adanya pengaruh kuat penguasa ekonomi yang mengendalikan kebijakan negara dari balik layar.

Dia menyebut istilah “tahta boneka” yang digunakan oleh para oligarki untuk tetap menguasai sumber daya alam di darat dan laut, sementara rakyat hanya mendapat beban hutang yang kini menembus angka Rp9.000 triliun.

“Ada misi terselubung untuk menjaga agar bangsa ini tetap tidak cerdas dan tidak jujur. Melalui instrumen media, lembaga survei, hingga kaki tangan di lembaga strategis, mereka mengemas citra pemimpin sedemikian rupa agar rakyat terlena,” ungkapnya.

Kondisi ini, menurut Hasbi, diperparah dengan praktik soft authoritarian dan politik “gentong babi” yang merusak mentalitas demokrasi. Penggunaan institusi hukum seperti Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan keluarga adalah contoh nyata dari
abuse of power yang melukai etika bernegara.

Hasbi Indra menegaskan situasi ini merupakan tantangan besar bagi jutaan sarjana dan kaum intelektual di Indonesia. Ia berharap para akademisi, praktisi hukum, dan politisi tidak ikut terjerumus dalam “kolam kenaifan” yang sama.

“Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sepanjang masa jabatan siapa pun itu. Jika tidak, kita akan terus dicap sebagai bangsa yang bodoh dan tidak jujur,” tegasnya.

Baginya, puncak kepemimpinan negara seharusnya diisi oleh sosok “Insan Kamil”—manusia utuh yang berpegang pada nilai Tuhan dan kemanusiaan—bukan sekadar manusia yang mengejar kuasa materi demi kepentingan segelintir tuan tanah dan pengusaha asing.

Penegakan hukum yang transparan dan kembalinya spirit Pancasila dalam berpolitik menjadi harga mati jika Indonesia ingin benar-benar keluar dari bayang-bayang kegagalan setelah lebih dari 70 tahun merdeka. ***