Siti Sapurah: Bukti Baru Berupa Akta Sah Patahkan Seluruh Tuduhan Penggelapan Asal-Usul Anak

Menurut Siti Sapurah, tuduhan mens rea (niat jahat) yang sebelumnya dialamatkan kepada kliennya—seperti tuduhan berbohong, menggunakan Kartu Tanda Penduduk (*KTP) status belum kawin, hingga berupaya menggelapkan asal-usul anak—telah sepenuhnya terpatahkan.

17 November 2026, 16:40 WIB

Denpasar-Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penggelapan asal-usul anak, Siti Sapurah (yang akrab disapa Mbak Ipung), mendatangi Polresta Denpasar untuk menyerahkan sejumlah dokumen penting dan bukti baru, termasuk akta kelahiran, akta perkawinan, serta surat keterangan lahir.

Langkah ini diambil guna melengkapi berkas perkara sekaligus meluruskan berbagai tuduhan yang dinilai tidak berdasar terhadap kliennya, Karina Candra.

Menurut Siti Sapurah, tuduhan mens rea (niat jahat) yang sebelumnya dialamatkan kepada kliennya—seperti tuduhan berbohong, menggunakan Kartu Tanda Penduduk (*KTP) status belum kawin, hingga berupaya menggelapkan asal-usul anak—telah sepenuhnya terpatahkan.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan, status asal-usul seseorang sah ditentukan oleh akta kelahiran yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.  

“Secara hukum mens rea yang selama ini dituduhkan kepada klien kami adalah pembohong, menggunakan KTP belum kawin, ingin menggelapkan asal-usul anak, sudah terpatahkan semuanya,” ujar Siti Sapurah di Polresta Denpasar.  

Selain itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti kejanggalan administratif terkait KTP berstatus kawin milik kliennya yang dikuasai oleh pihak pelapor, RS, sebelum laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dilayangkan pada Maret 2026 lalu.

Dengan diserahkannya dokumen-dokumen resmi ini, pihak KC berharap pihak kepolisian dapat melihat kasus secara objektif dan menghentikan proses hukum yang dinilai sudah tidak memiliki dasar kuat.  

Di sisi lain, kondisi psikologis KC dikabarkan mulai membaik dan merasa lebih tenang setelah memegang dokumen resmi pernikahan serta akta kelahiran anaknya.

Tim kuasa hukum menyatakan sangat siap menghadapi proses hukum selanjutnya, termasuk menghadapi tingkat kasasi terkait hak asuh anak, dengan berpegang pada regulasi perlindungan anak, undang-undang kesehatan, peraturan pemerintah, serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 140 yang menegaskan bahwa anak di bawah usia 12 tahun tetap berada di bawah pengasuhan ibu kandung.  

Pihak kuasa hukum berharap jajaran pimpinan baru di Polresta Denpasar dapat memproses berkas dan bukti baru tersebut secara transparan dan adil.***

Berita Lainnya

Terkini