 |
| Gubernur Bali Wayan Koster menerima aspirasi BEM se-Bali/ist |
Denpasar – Aspirasi aliansi BEM se-Bali dituangkan dalam bentuk kajian berjudul ‘Balinya Rakyat’ yang berisikan tujuh isu-isu terkini disampaikan kepada Gubernur Bali Wayan Koster.
Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Bali bertemu Gubernur Koster di Ruang Tamu Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/12). Mahasiswa menyerahkan aspirasi dalam bentuk kajian berjudul ‘Balinya Rakyat’ yang berisikan tujuh isu-isu terkini yang patut dicermati Gubernur Bali.
Sebagai bukti keseriusan terhadap komitmennya dalam menanggapi aspirasi yang diajukan mahasiswa, Gubernur Koster melibatkan para kepala dinas dalam audiensi ini.
Hadir Inspektur Provinsi Bali, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Kepala Bapenda Provinsi Bali, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Bali.
Adapun tujuh isu disampaikan mahasiswa antara lain isu di bidang Pendidikan, Pengembangan Infrastruktur, Kesehatan, Sosial Masyarakat, Limbah Industri Pabrik, Ekonomi, Pariwisata Seni dan Budaya.
Dari kalangan mahasiswa tampak hadir perwakilan BEM Universitas Udayana, BEM Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), BEM Universitas Dhyana Pura, BEM Stikes Bina Usada dan BEM Universitas Hindu Indonesia (UNHI).
Pimpinan rombongan, Wakil Presiden BEM Universitas Udayana Aditya Kusuma Natha mengatakan apapun program kerja dan kebijakan yang dibuat Gubernur Bali diharapkan pro rakyat. “Makanya kajian ini kami namakan Balinya Rakyat,” kata Aditya.
Sudah banyak inovasi yang dibuat oleh pemerintahan Gubernur Bali Wayan Koster namun banyak juga sektor-sektor yang belum dimaksimalkan sehingga masih ada ketimpangan ekonomi, permasalahan agraria, dan pengembangan infrastruktur yang belum maksimal.
Gubernur Koster menyambut baik aspirasi mahasiswa yang sesungguhnya sudah terangkum dalam visi dan misi Gubernur Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Beberapa permasalahan menurutnya sudah mulai diselesaikan secara bertahap. Misalnya soal angka putus sekolah, mantan anggota DPR RI ini mengatakan meskipun kewenangan pendidikan dasar dan menengah pertama ada di kabupaten, Pemerintah Provinsi Bali pasti membantu melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Kata Koster, soal pariwisata, sudah menertibkan praktik pariwisata ilegal jual kepala.
Kemudian, permasalahan sampah dan isu-isu lainnya sudah mulai mendapatkan hasil yang positif melalui berbagai kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Bali sejak dilantik pada September 2019 lalu.
Secara nasional sambung Koster, banyak indikator-indikator Provinsi Bali yang berada di atas rata-rata nasional. Dia berkomitmen untuk menjadikannya lebih baik lagi ke depan. (riz)
