Denpasar – Di hadapan para pemangku kepentingan, Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.
Acara yang digelar pada Selasa pagi ini (15/4) menjadi momentum penting untuk merancang masa depan Bali yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Dalam pidato pembukaannya yang penuh semangat, Gubernur Koster menegaskan komitmennya untuk membawa Bali menuju era pembangunan yang lebih terpadu. Ia menekankan visi “Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola” sebagai landasan utama dalam menjalankan roda pembangunan lima tahun mendatang.
Meskipun mengakui kewenangan masing-masing kabupaten/kota, Koster mengingatkan agar seluruh elemen tidak mengabaikan kepentingan bersama demi kemajuan Bali secara keseluruhan.
“Untuk mewujudkan visi besar ini, kita harus bersatu dan bergerak bersama. Strategi pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah adalah kunci,” ujarnya dengan nadaOptimis.
Lebih lanjut, Koster mengungkapkan sejumlah program prioritas yang akan diakselerasi.
Program-program ini tidak hanya ditujukan untuk pembangunan Bali dalam lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi “Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.”
“Hal-hal fundamental telah kita rancang dengan matang. Sekarang saatnya kita akselerasi pelaksanaan semua program. Kita harus bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi agar pondasi Bali ini semakin kuat,” imbuhnya dengan penuh keyakinan.
Beberapa program prioritas yang menjadi sorotan adalah pengembangan energi bersih terbarukan, swasembada dan diversifikasi pangan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pengendalian alih fungsi lahan yang semakin mengkhawatirkan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur strategis penunjang pariwisata.
Proyek-proyek ambisius seperti pembangunan underpass untuk mengurai kemacetan di Denpasar dan Badung, serta rencana pembangunan subway, menjadi bukti keseriusan pemerintah provinsi dalam mengatasi tantangan infrastruktur.
Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Gubernur Koster juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bali.
Program “Satu Keluarga Satu Sarjana” diprioritaskan bagi keluarga miskin yang belum memiliki anggota keluarga dengan gelar sarjana.
Selain itu, Koster juga bertekad untuk mengupayakan sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK, dengan harapan dapat melahirkan generasi Bali yang unggul, profesional, dan berdaya saing.
“Kita harus bergerak cepat. Target kita, akhir 2029, semua pondasi sudah terbentuk. Dengan demikian, pergerakan kita ke depan akan lebih terarah dan tertata,” tegasnya.
Arahan senada juga disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Irjen. Pol. Purn. Sang Made Mahendra Jaya, yang hadir secara daring.
Dia menekankan pentingnya inovasi dan akselerasi program unggulan daerah, serta meminta agar alokasi anggaran difokuskan pada target kinerja pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan atau alokasi anggaran sebelumnya.
Mengingat Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, Mahendra Jaya juga menyoroti urgensi penyelesaian masalah kebersihan secara komprehensif, tidak hanya sampah tetapi juga keasrian dan keindahan lingkungan.
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, turut memberikan rekomendasi terkait isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian di Bali.
Isu-isu tersebut meliputi pembangunan manusia dan ekonomi wilayah non-metropolitan, tingginya pencemaran air dan konversi lahan, menurunnya kualitas ekosistem pesisir, serta perlunya pengembangan sektor pertanian dan ekonomi kreatif yang lebih optimal dalam mendukung pariwisata berkelanjutan.
Pembukaan Musrenbang ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting Bali, termasuk Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun (Ketua MDA Provinsi Bali), Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Sekda Provinsi Bali (Dewa Made Indra), para Bupati/Walikota se-Bali, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali, Tim Percepatan Pembangunan, serta perwakilan instansi vertikal, BUMD/BUMN, dan berbagai lembaga/asosiasi kemasyarakatan.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi dan komitmen bersama untuk membangun Bali yang lebih maju dan berdaya saing di masa depan. (*)
